Politikus PDIP: Zaman SBY, Dana untuk Orang Miskin Justru Dimanfaatkan untuk Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Wanto Sugito menanggapi kritik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik.

Ketua Umum Organisasi Sayap PDI Perjuangan (PDIP), Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) ini menyatakan, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak korupsi dan tidak pantas dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi.

“AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa, sekarang saya tantang deh sebutkan 10 keberhasilan SBY dan bandingkan dengan anggaran serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY, kemudian buka itu korupsi Ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, Katakan tidak pada Korupsi," ujar Wanto kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).

Ketua DPC PDIP Tangsel ini menyatakan bahwa pemerintah Jokowi sudah mengalokasikan untuk anggaran orang miskin sudah tepat sasaran. Di antaranya, program kebijakan rumah sakit gratis untuk rakyat melalui BPJS, peningkatan jaminan kesehatan dan sebagainya.

Karena itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi mencapai 76,2 persen seperti yang dirilis oleh LSI.

Menurutnya, AHY seharusnya tak membandingkan komitmen pemerintah Jokowi untuk wong cilik dengan komitmen pemerintahan SBY yang dituding sebagai pemerintahan yang korup.

Baca juga: AHY Sentil Pemerintah Soal Negara Biayai Proyek Mercusuar, PDIP Balik Sindir Proyek Hambalang

“Zaman SBY itu kan dana untuk orang miskin dipakai untuk dana pemilu melalui Bansos. Itulah yang membuat suara Demokrat naik menjadi 300 persen,” tegas Wanto.

Lebih lanjut, mantan aktivis 98 ini membeberkan kegagalan SBY terkait kesejahteraan wong cilik. Di mata Wanto, SBY punya banyak catatan merah.

Ia mengungkapkan kegagalan SBY ini diantaranya dibuktikan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan petani, utang per kapita naik dari US$531,29 menjadi US$1.002,69 pada 2013.

Pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat. Postur APBN semakin tidak proporsional karena didominasi oleh pengeluaran rutin dan birokrasi serta turunnya lapangan kerja dari 436.000 menjadi 164.000.

Bahkan, kata dia, neraca perdagangan dari surplus US$25,06 miliar menjadi deficit US$4,06 miliar.

“AHY ini berulang kali saya katakan harus belajar baca data dulu terkait kegagalan bapaknya, baru kemudian mengkritisi kebijakan Jokowi," tukasnya.