Pemilu 2024
Ketua Bawaslu: Tahapan Pemilu Pasti dan Tak Mungkin Ditunda, Kecuali Ada Bencana Besar
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan Pemilu tahapannya pasti dan tak mungkin ditunda, kecuali ada bencana besar.
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan Pemilu adalah tahapan yang pasti, kecuali ada bencana besar.
Penundaan Pemilu karena bencana dia sebut overmacht atau daya paksa, yang bisa terjadi sebab adanya keadaan darurat.
"Pemilu itu adalah certainty in procedure, uncertainty in results. Jadi tahapannya harus pasti. Tak mungkin ditunda. Kecuali jika bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini, itu kemungkinan besar (ditunda). Namanya overmacht," kata Rahmat Bagja pada Diskusi Kedai Kopi: OTW 2024 bertajuk Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu, dii Erian Hotel, Gondangdia, Jakarta, Minggu (19/2/2023).
Ia berujar penundaan Pemilu akibat keadaan overmacht sulit dilakukan.
Bahkan Indonesia tetap melangsungkan Pilkada saat bencana pandemi Covid-19 di tahun 2020.
Rahmat memastikan bahwa tahapan Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah berlangsung dan akan terus berjalan hingga hari pemilihan di Februari 2024.
Baca juga: Ketua Bawaslu Khawatirkan Aturan Berubah di Tengah Tahapan Pemilu, Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Bahkan tahapan Pemilu telah dimulai sejak 14 Februari 2022.
Beberapa isu yang berhembus terkait Pemilu, kerap membuat KPU menjadi sorotan.
Mahasiswa menyoroti kekhawatiran di tengah masyarakat dengan munculnya isu-isu terkait wacana penundaan Pemilu.
Belum lagi adanya wacana Presiden tiga periode, wacana sistem Pemilu proposional tertutup, hingga isu adanya kucuran dana besar untuk menunda Pemilu.
Mahasiswa juga mencatat kekecewaan kepada KPU dan Bawaslu sebab adanya isu skandal terkait verifikasi partai politik, yang seharusnya ada Parpol yang tidak lolos, namun tiba-tiba diloloskan.
Baca juga: Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup, Bamsoet Setuju Indonesia Ikuti Jerman
Rahmat mengatakan menghadapi isu-isu tersebut, ia mendorong KPU untuk berdiri tegak dan menjalankan tahapan Pemilu dengan baik.
"Teman-teman KPU ini menurut saya harus kita dorong untuk berdiri tegak di tengah banyak sekali isu yang tidak sedap," kata Rahmat.
Ketua Bawaslu mengatakan isu-isu tersebut kemungkinan dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak suka bahwa tahapan Pemilu sedang berjalan.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.