PPATK Temukan Indikasi Praktik TPPU dalam Proses Pendanaan Pemilu, KPK Tunggu Laporan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses pendanaan Pemilu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu adanya laporan tersebut.

“Akan cek dulu apakah sudah diserahkan ke KPK, dan tentunya KPK akan menganalisis lebih lanjut sesuai kewenangan sebagai bagian pendalaman informasi dan data dimaksud,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (15/2/2023).

Lebih lanjut, Ali mengatakan kewenangan KPK dalam menangani pidana pencucian uang harus bermula tindak pidana korupsi, suap, maupun gratifikasi.

“Kewenangan KPK menangani TPPU secara aturan bila tindak pidana asalnya korupsi, suap dan gratifikasi,” jelas Ali.

Baca juga: PPATK Temukan 12 Koperasi Bodong, Pimpinan Komisi XI DPR Ajak Kembali ke Khittah

Namun, bila pencucian uang berasal dari pidana lain seperti ilegal fishing, mining, ataupun logging akan menjadi kewenangan penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, PPATK mendeteksi adanya indikasi praktik TPPU dalam proses pendanaan pemilu.

Adapun indikasi tersebut terjadi di pemilu sebelumnya.

"Kita menemukan ada beberapa memang indikasi ke situ dan faktanya memang ada. Nah, itu kita koordinasikan terus dengan teman-teman dari KPU-Bawaslu," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: PPATK Sebut Ada Indikasi Praktik TPPU di Proses Pendanaan Pemilu

Adapun indikasi TPPU itu, dikatakan Ivan, terjadi di berbagai tingkatan proses pemilu, di antaranya pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak di dalam satu segmen tertentu, ya mau kepala daerah tingkat 1 tingkat 2 sampai seterusnya," kata dia.

Namun, Ivan mengakui belum bisa membeberkan jumlah aliran dana yang terindikasi sebagai TPPU di proses pemilu tersebut.

"Pokoknya besar ya, pidana asalnya triliunan, karena terkait dengan banyak tindak pidana kan, terkait dengan sumber daya alam. Kalau masuk ke orang-orang tertentu yang kita duga sebagai political person itu ya ada, banyak juga. Saya tidak bisa sebutkan," tandas Ivan.