KPK Juga Tetapkan Pihak Swasta dalam Kasus Suap Pengadaan Airbus Garuda Indonesia
Sumber internal KPK kepada Tribunnews.com membenarkan bahwa perkara di PT IADS sudah naik ke tahap penyidikan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2010-2015.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Anggota DPR RI periode 2009-2014 Chandra Tirta Wijaya sebagai tersangka.
Namun, ternyata lembaga superbody itu juga sudah menetapkan pihak swasta sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Direktur Utama PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) Andri Budhi Setyawan.
Sumber internal KPK kepada Tribunnews.com membenarkan bahwa perkara di PT IADS sudah naik ke tahap penyidikan.
Andri Budhi juga sudah diperiksa tim penyidik pada Rabu (25/1/2023).
Baca juga: KPK Periksa 2 Saksi di Kasus Suap Pengadaan Pesawat Airbus Garuda Indonesia
Saat itu, Andri membantah telah memberi sejumlah aliran uang kepada anggota DPR terkait pengadaan pesawat Airbus Garuda Indonesia.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut bantahan seorang tersangka merupakan hal wajar.
Jika Andri tidak terima dijadikan sebagai tersangka, KPK mempersilakan dia mengajukan permohonan praperadilan.
"Sah-sah saja untuk tersangka membantah itu, termasuk keabsahan penetapan tersangka. Sesungguhnya kami siap untuk diuji, di mana? Di proses praperadilan," kata Ali, Jumat (10/2/2023).
Ali memastikan KPK telah bekerja sesuai ketentuan ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu berdasarkan kecukupan dua alat bukti.
"Kami telah bekerja sesuai dengan ketentuan ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti. Sehingga kemudian para tersangka ini mengajukan praperadilan, kami optimis akan ditolak oleh hakim," tandasnya.
Chandra Tirta Wijaya dan Andri Budhi Setyawan pun telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, keduanya dicegah selama enam bulan sejak tahun lalu.
KPK Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ada Intervensi dari Istana? |
![]() |
---|
KPK Tepis Isu Intervensi Istana dalam Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji |
![]() |
---|
KPK Panggil Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes terkait Korupsi RSUD Kolaka Timur |
![]() |
---|
KPK Telusuri Laporan Harta Kekayaan Wahyudin Moridu yang Minus Rp 2 Juta |
![]() |
---|
Hartanya Minus, Wahyudin Moridu Anggota DPRD Gorontalo Disorot KPK, LHKPN Bakal Dicek |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.