Soal Praktik Korupsi di Daerah, Wapres Maruf Amin: Pemerintah Bangun Sistem untuk Mempersempit Celah

"Kalau program tidak tereksekusi, maka anggaran APBD akan mandat, pembangunan tidak jalan, rakyat yang menjadi korban," tutur dia.

"Kalau seandainya program-program tidak jalan, jalan-jalan rusak, saluran air tidak beres, irigasi tidak ada, karena takut dieksekusi," sambung Tito dilansir dari kompas.com.

Maka dari itu, Tito memohon kepada Kapolri hingga Jaksa Agung untuk cukup memberi pendampingan saja kepada kepala daerah.

Di sisi lain, diberitakan Kompas.com sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, ia yakin bahwa tidak ada satu pemerintah daerah (pemda) pun di Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.

Baca juga: Hadiri Haul Ke-18 Abah Guru Sekumpul, Wapres Harap Masih Ada Para Wali yang Selalu Doakan Bangsa

Hal tersebut Burhanuddin sampaikan saat memberi sambutan dalam acara rapat koordinasi inspektur daerah seluruh Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

"Di kabupaten masak nakal semua? Ya enggak. Walaupun saya yakin enggak ada pemda yang tidak ada korupsinya, yakin sekali. Pasti teman-teman para inspektorat merasakan itu," ujar Burhanuddin.

"Bohong kalau satu kabupaten itu enggak ada korupsinya. Benar apa enggak?" kata Burhanuddin kepada hadirin. 

Para inspektur daerah yang hadir dalam acara tersebut pun berseru membenarkan apa yang Burhanuddin sampaikan.

"Betul!" kata mereka.

Menurut Burhanuddin, korupsi paling rawan terjadi ketika memasuki masa pemilihan pemimpin di daerah. 

"Perangkatnya, mulai dari asisten, semua, berulah. Walaupun sekarang sudah enggak boleh. Tapi tetap saja like and dislike masih ada," kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian membenarkan apa yang Burhanuddin.