Perubahan Perilaku Masyarakat Menjadi Hal Paling Krusial dalam Pencegahan Stunting

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing.

Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

Presiden menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) lalu.

Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen.

Baca juga: Stunting Jadi Masalah Terbesar Bagi Generasi Indonesia, Berikut Empat Kiat Putus Mata Rantainya

Meski sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

Presiden Jokowi pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SP.OG mengatakan, pihaknya terus berupaya secara besar-besaran dalam menurunkan angka stunting di Tanah Air.

Termasuk, menyiapkan langkah-langkah strategis dan terukur dalam melakukan tindakan di lapangan.

Pasalnya, arahan Presiden Jokowi meminta agar angka stunting bisa di 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Hasto menyebut, bahwa pihaknya telah membangun infrastruktur dari tingkat pusat hingga daerah untuk menurunkan angka stunting sejak tahun 2022 lalu.

Tak hanya itu, dia mengatakan telah membentuk tim khusus yang bekerja untuk mempercepat angka penurunan stunting di Indonesia.

Mulai tingkat pusat yang dikomandoi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga tingkat desa yang dikomandoi oleh kepala daerah atau kepala desa setempat.

Hal itu diungkapkan Hasto saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberiraan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Menko PMK Minta Jambi Fokus Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

"Kita bentuk ada tim percepatan penurunan stunting di pusat, diketuai Tim pengarahnya Pak Wakil Presiden, Ketua Pelaksana saya, kemudian ada wakil ketua pelaksana dari Kementerian lembaga. Kemudian di daerah itu ada kepala daerah sebagai ketua pengarah, wakil kepala daerah sebagai ketua pelaksana," kata Hasto.

"Kemudian sampai di tingkat desa, clear sampai hari ini di tingkat desa pun sudah 97 persen terbentuk tim itu," sambungnya.