Jumat, 3 Oktober 2025

Pemilu 2024

Usulan Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda Buat Parpol Lain Geram, PKS hingga Demokrat Beri Kritik

Gus Muhaimin tuai kritik imbas usul Pemilu 2024 ditunda, PKS hingga Demokrat buka suara: singgung rezim otoriter, minta pemerintah tak buat gaduh.

Penulis: Shella Latifa A
DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar - Gus Muhaimin tuai kritik imbas usul Pemilu 2024 ditunda, PKS hingga Demokrat buka suara: singgung rezim otoriter, minta pemerintah tak buat gaduh. 

"Kita ikut konstitusi, Pemilu tiap lima tahun sekali," kata Mardani kepada awak media, Rabu (23/2/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

"Jika ditunda, tidak sesuai konstitusi. Konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," lanjutnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Igman Ibrahim)

Menurut Mardani, selama ini pelaksanaan Pemilu tak pernah mengganggu pembangunan.

Justru penundaan pemilu membuat pihak berkuasa yang lebih lama bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia. 

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama."

"Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.

2. Demokrat Nilai Usulan Muhaimin Bikin Gaduh

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra turut buka suara perihal usulan Pemilu 2024 ditunda.

Herzaky pun menyinggung pihak pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan dengan usulan Gus Muhaimin tersebut.

Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan."

"Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky,Rabu (23/2/2022) dikutip dari Kompas.com.

Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat
Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (istimewa)

Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

Di sisi lain, pemerintah, KPU dan DPR juga sepakat Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024.

Ia juga heran mengapa usulan penundaan pemilu itu datang kembali dari kalangan pemerintah.

Baca juga: Politisi PDIP: Usulan Gus Muhaimin Soal Pemilu Diundur Cederai Kesepakatan DPR dan Pemerintah

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved