Pemilu 2024
PKS Kritik Usul Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda: Rezim Otoriter Muncul karena Lamanya Berkuasa
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menginginkan Pemilu 2024 diundu
lihat foto
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menginginkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, penundaan pemilu tak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Sebab, dalam konstitusi diatur dengan tegas soal pelaksanaan pemilu yang digelar lima tahun sekali.
"Kita ikut konstitusi, Pemilu tiap lima tahun sekali," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).
"Jika ditunda, tidak sesuai konstitusi. Konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," lanjutnya.
Mardani mengatakan, selama ini Pemilu tidak pernah mengganggu pembangunan.
Baca juga: Gus Muhaimin Bakal Sampaikan Usulan Penundaan Pemilu 2024 ke Pimpinan Parpol Hingga Presiden
Justru niat berkuasa yang lebih lama itu bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia.
"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.
Gus Muhaimin Usul Pelaksanaan Pemilu 2024 Diundur Satu atau Dua Tahun
Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.
Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, yakni Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pascapandemi Covid-19.
Baca juga: Ketum PKB Muhaimin Usul Pemilu 2024 Diundur 1 atau 2 Tahun, Beberkan 3 Alasannya
Hal itu disampaikannya usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi, pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan-pembekuan. Freeze atau pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Gus Muhaimin.
Alasan kedua, kata Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.
