Usulan Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda Buat Parpol Lain Geram, PKS hingga Demokrat Beri Kritik

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.

Usulan pria yang disapa Gus Muhaimin itu bukan lah tanpa sebab.

Menurut Muhaimin, pemilu berpotensi merusak pemulihan ekonomi yang kini mulai baik pascapandemi Covid-19.

Alasan kedua, adalah transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu yang berimbas mengganggu suasana momentum yang bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Baca juga: PPP Akan Kaji Usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal Pemilu 2024 Diundur

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucap Gus Muhaimin usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Bahkan, Gus Muhaimain berencana bakal menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke pak presiden," imbuh dia.

Baca juga: Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri

Usulan Gus Muhaimin ini pun membuat partai politik lain geram, terlebih partai oposisi.

Imbasnya, sejumlah kritik menyasar pada Ketua PKB itu.

Berikut Tribunnews.com rangkum lontaran kritik para parpol soal usulan Pemilu 2024 ditunda, dikutip dari berbagai sumber:

1. PKS Menolak, Singgung Rezim Otoriter Muncul karena Waktu Berkuasa yang Lama

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menolak usulan Gus Muhaimin itu.

Ia mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Gus Muhaimin tak dapat dibernarkan dengan alasan apapun.

Sebab, hal itu bertentangan dengan konstitusi, yang tegas menyebut bahwa pelaksanaan pemilu yang digelar lima tahun sekali.