Banyak Ranjau di Deputi IV Kemenpora

Minggu ketiga bulan Agustus, Plt Sekjen KPK datang ke sini, bersama tim di sini.

Intinya minta portrait yang utuh soal KONI. Saya jelaskan hal yang sama seperti ke BPK. KPK agak terkejut.

Poinnya, untuk dana hibah itu sebenarnya tetap bisa, tapi harus dilihat terlebih dulu.

Baca: Cut Meyriska dan Roger Danuarta Buka Rahasia Dapur

Kalau menggunakan Perpres 95 tidak bisa kecuali direvisi. Misalnya di Pasal 21 disebutkan bisa untuk KONI, cabor dan NPC. Namun demikian, sekarang cabor sudah enjoy.

Bisa saja hibah ke KONI diberikan dalam bentuk fasilitas kegiatan yang lain, tappi LPJ yang kemarin-kemarin diselesaikan dulu.

Kami trauma. Jangan jadikan kantor ini korban berkali-kali. Saya sebagai kepala kantor tidak ikhlas.

Tribun: Anda sebagai kepala kantor Kemenpora tahu seluk-beluk aliran dana. Menurut Anda, bagaimana cara agar penyelewengan dana tidak kembali terjadi?

Sebetulnya selama ini sudah bagus. Kami sering mengundang BPK untuk pendampingan, untuk edukasi, konsultasi.

Makanya, ketika saya dengar kejadian OTT itu, tim BPK yang selama ini menjadi mitra kami dipanggil oleh kepala BPKP.

Ibaratnya kalian sudah rajin melakukan pendampingan kepada Kemenpora, tapi masih bisa jebol.

Saya diceritakan oleh seorang anggota tim itu. TP4P juga sudah melakukan pendampingan kepada kami.

Poinnya itu yang kembali ke individunya masing-masing. Mau seribu kali pakta integritas, kalau individunya tidak berkomitmen, ya percuma.

Tribun: Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi mengundurkan diri sebagai Menpora. Pekerjaan rumah penting apa yang disampaikan Imam kepada Anda?

Gatot: Hanya satu PR. Waktu itu beliau perpisahan dengan kami hari Kamis.

Beliau menyampaikan kepada semua pegawai siapapun yang ditunjuk oleh Pak Presiden harus betul-betul disambut secara baik dan tugas-tugasnya dibantu. Itu sudah kami implementasikan.

Pak Hanif (Dhakiri, red) juga butuh tahu postur Kemenpora seperti apa. Seperti apa SDM-nya, berapa jumlahnya, berapa anggaran tahun ini, tahun depan berapa dan masalah-masalahnya apa saja.

Kemudian terkait dengan masalah bonus Inasgoc dan Inasgoc belum tuntas, kami juga akan selesaikan.

Bagaimana cara bantu PSSI untuk bidding, kemudian tentang masalah-masalah hukum yang sedang berlangsung. Kami akan paparkan ketika Pak Hanif sudah di sini.

Hari Jumat lalu kami sudah berkomunikasi, tapi dalam konteks mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Hanif sebagai Plt.

Kami akan membantu sepenuhnya di durasi waktu yang pendek dan kami juga sampaikan beberapa hal yang krusial yang mungkin Pak Hanif perlu tanda tangani.

Seperti Inpres untuk FIBA Basket 2023, kemudian Inpres PON Papua. Kemudian untuk hal-hal yang di era Pak Hanif ada juga kemungkinan pada 23 Oktober PSSI akan bidding tuan rumah Piala Dunia U-20.

Kalau kita menang, pasti akan ada dukungan dari pemerintah, untuk apa yang harus dilakukan kalau Indonesia terpilih menjadi tuan rumah.

Tribun: Sejauh mana Anda kenal Hanif Dhakiri?

Gatot: Saya tahu Beliau cukup lama, tapi mengenal beliau itu ketika sudah jadi menteri. Lebih intens lagi ketika Pak Imam naik Haji tanggal 5-19 Agustus 2019.

Selama Pak Imam naik Haji, menteri interimnya itu Pak Hanif. Kemudian saya komunikasi langsung dengan Pak Hanif karena di tanggal-tanggal itu kan krusial.

Ada HUT RI, ada pengukuhan Paskibraka, HUT Pramuka. Kami komunikasi, kami laporkan dan respons Pak Hanif saat itu cepat. Hubungan itu intens. Sejauh ini saya tidak terlalu asing terhadap gaya kepemimpinannya.