Usai Bongkar Fakta soal Setya Novanto, Fahri Hamzah Ungkap Kelakuan KPK Sebenarnya

"KPK di sini telah melampaui kepatutan. Karena semua hanya upaya kampanye dan membangun persepsi. KPK dikendalikan oleh Public Relation Asing atas biaya lembaga asing. Saya punya bukti. #TragediSN," ungkapnya.

Menurut Fahri kasus SN, KPK sebagai lembaga penegak hukum sudah melakukan diskriminasi kasat mata.

Pun ia mengungkit soal KPK saat dipanggil Pansus Angket.

"Pansus angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi di negara kita. Jangankan Pimpinan KPK, presiden dan wakil presiden pun bisa dipanggil. Angket juga punya kewenangan panggil paksa tapi coba lihat kelakuan KPk. #TragediSN."

"Ketika Pansus Angket DPR RI yang dasar legalitasnya diatur oleh konstitusi melakukan pemanggilan kepada pimpinan KPK, Pimpinan KPK menjawab kami tidak akan datang karena UU DPR sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. #TragediSN"

"Sementara ketika KPK memanggil Novanto sebagai pimpinan dan anggota DPR, maka Novanto juga menjawab dengan jelas bahwa sedang melakukan uji materi tentang imunitas DPR ke mahkamah konstitusi. Tapi upaya paksa terus dilakukan. #TragediSN," jelasnya.

Fahri melanjutkan dengan kasus SN yang bebas dari putusan praperadilan.

Menurutnya dia tidak bisa kembali ditersangkakan dalam kasus yang sama dan seluruh penyidikan atas kasus yang didugakan padanya harus dimulai dari awal.

"Maka, apa salah ya jika KPK memberi waktu pada SN dan semua upaya hukum yang ada karena toh SN juga telah dicekal dan tidak boleh ke mana2? BUKANKAH DIA PENJAMIN TIKET JOKOWI UNTUK MAJU DI PIPRES YANG AKAN DATANG DENGAN 14,7% kursi Golkar? #TragediSN" kicaunya.

Fahri juga mempermasalahkan KPK yang kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa.

"Bagaimana bisa seorang manusia merdeka menjadi tersangka atas sebuah kasus yang ia belum pernah diperiksa sebagai tersangka? Tapi KPK memakai istilah mangkir memberantas situasi dan fakta. #TragediSN."

Baca: Airlangga Hartarto Layak Gantikan Setya Novanto di Golkar

Menurutnya, KPK terus membangun persepsi darurat membuat kita menjadi negara yang tak kunjung normal dan sehat termasuk permisif terhadap KPK.

Yang katanya menabrak hukum dan etika kita sebagai bangsa timur yang memegang ada istiadat dan agama.

Bahkan dalam persepsinya, saat SN mengalami kecekalaan KPK membuat interpretasi sendiri dan aparat penegakan hukum ini tidak percaya dia mengalami kecelakaan.