Suasana Saat Pelantikan Irjen Kemendes yang Baru, Gantikan Pejabat Lama yang Tertangkap KPK

Untuk mengganti posisi Sugito, Kemendes PDTT membentuk panitia seleksi (pansel). Pansel akan menentukan Irjen definitif di lingkungan kementeriannya.

Proses seleksi bersifat terbuka untuk umum. Pihaknya bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Universitas Indonesia.

Seluruh tahapan seleksi mengikuti proses dan tidak bisa dipercepat. Semua harus sesuai prosedur. Apabila tidak sesuai prosedur, maka Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak memberikan peringatan.

 “Pak Gito sudah dicopot dari jabatan sebagai Irjen sampai ada keputusan tetap. Jadi kalau nanti memang terbukti Pak Gito tidak bersalah, maka akan dikembalikan lagi ke posisinya,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat mengenai pemberian predikat WTP bagi sebuah kementerian lembaga.

Juru Bicara BPK, Yudi Ramdhan menjelaskan di sebuah proses pemberian nilai dan opini kepada sebuah kementerian lembaga membutuhkan beberapa proses quality control dan pemeriksaan berlapis.

Di sebuah laporan keuangan kementerian lembaga melewati proses pemeriksaan mulai dari tim kecil, kepala tim, penanggung jawab, hingga pimpinan BPK.

Di proses pemeriksaan, BPK berpegang pada standar pemeriksaan yang tidak hanya standar nasional tetapi juga standar yang sama yang dipakai di dunia internasional.

Proses pemeriksaan oleh BPK hingga mengeluarkan opini kepada sebuah kelembagaan sangatlah ketat. Selain melibatkan banyak pihak dalam jenjang, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga memakai sistem Teknologi Informasi yang bersifat terbuka dan akurat.

“Proses itu berjenjang dan berlapis. Banyak pihak yang dilibatkan dan sistem berjalan sesuai prosedur yang ketat,” ujar Yudi saat dihubungi, Senin (29/5/2017).

Dalam sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan kementerian, tim BPK menurunkan sekitar 30 hingga 50 orang dalam satu tim. Tim bekerja pada akhir Maret, dimana biasanya laporan keuangan oleh kementerian selesai pada akhir tutup anggaran.

Setelah itu, para tim selesai bekerja pada Mei, atau terhitung dua bulan setelah menerima laporan keuangan. Tak hanya memeriksa, menurut dia, BPK diperiksa dan diaudit kinerja oleh BPK negara lain sehingga proses check and balance dilakukan.

Selama dua bulan, tim memeriksa, lalu merangkum hasil pemeriksaan menjadi sebuah nilai opini yang menentukan apakah kinerja dan laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian merepresentasikan laporan keuangan yang wajar atau tidak.

Tim membuat sebuah kerta kerja yang nantinya kertas kerja tersebut akan sampai ke meja pimpinan BPK untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Proses yang cukup panjang dan berlapis merupakan sebuah proses dan sistem kerja BPK yang selama ini sudah berjalan.

Adanya sistem itu, BPK memberikan akurasi dengan baik. Namun, dia tak menampik jika kasus dugaan korupsi terhadap kasus pemberian WTP Kementerian Pedesaan terjadi. Di tengah sistem bekerja, ada pihak-pihak  di luar kontrol dari sistem yang ada. Hal ini, yang kemudian menjadi di luar kekuasaan BPK.

"Sistem itu bekerja, seperti yang dijelaskan. Tetapi tak bisa individu. Ini behavior. Ini sistem sudah dilakukan secara baik dan ada dokumentasi. Dan ini menjadi patokan. Secara sistem kelembagaan sudah bekerja. Untuk kasus kita gak tau, saya hanya menjelaskan kondisi normal," tambah Yudi.