Terungkap Besaran Tunjangan Rumah DPRD Jakarta, Lebih Besar dari DPR RI, Capai Rp70 Juta Per Bulan

Menanggapi hal itu, Ima memastikan, gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan selama ini dikembalikan kepada masyarakat melalui kegiatan reses dan advokasi di daerah pemilihan masing-masing.

“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan apa yang kami dapat juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi, dan sebagainya,” kata Ima.

Ima menambahkan dirinya sejak periode pertama sudah mempublikasikan laporan gaji, tunjangan, dan keuangan pribadinya secara rutin. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas sekaligus membuka ruang kontrol publik.

“Saya sudah mem-publish sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai bulan ini. Jadi masyarakat bisa bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu,” ujarnya.

Meski demikian, Ima membuka kemungkinan adanya evaluasi terkait tunjangan DPRD. 

Menurutnya, hal itu akan dibahas dalam rapat anggaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya. Nanti disesuaikan dengan PAD yang ada,” kata politikus PDIP itu.

Baca juga: Astrid Kuya Sayangkan Sikap Arogansi Ketua DPRD Jakarta saat Rapat Paripurna

DPR RI Hentikan Tunjangan Rumah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa tunjangan perumahan Rp 50 juta untuk anggota dewan dihentikan.

Hal ini disampaikan Puan berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi partai politik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," kata Puan.

Puan juga menyatakan bahwa DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi.

“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujarnya.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.

“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

Besaran tunjangan DPR diketahui menjadi pemicu aksi demonstrasi yang berlangsung selama 25-31 Agustus 2025. (Tribunnews.com/Kompas.com/TribunJakarta.com)