Pagar Laut 30 Km di Tangerang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa
Haidar sebut Polri mengusut dugaan pidana umum dalam kasus pagar laut, sedangkan KPK dan Kejaksaan sama-sama mengusut dugaan pidana korupsi
Penulis:
Erik S
Editor:
Eko Sutriyanto
lihat foto
Istimewa
KEWENANGAN JAKSA BERLEBIH - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Ia mengungkapkan contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis yang berpotensi dilegalisasi melalui revisi UU Kejaksaan dan KUHAP.
"Jadi, kewenangan berlebih jaksa telah terbukti mengabaikan checks and balances, menimbulkan ketidakpastian hukum, menyebabkan kegaduhan, dan caruk-maruk penegakan hukum," sambung R Haidar Alwi.
Kalau kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis pada akhirnya dilegalisasi melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, dirinya khawatir akan terjadi kekacauan hukum yang lebih kusut lagi.
"Sudah semrawut masih mau diawut-awut jadinya makin kusut. Dan ini tidak sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi hukum," tutup R Haidar Alwi.
Berita Terkait
Pagar Laut 30 Km di Tangerang
| Ada yang Janggal di Kasus Pagar Laut, Dekan FH UNS: Harap Polri dan Kejagung Bahas Indikasi Tipikor |
|---|
| Kejagung Kembali Terima Pelimpahan Berkas Perkara Kasus Pagar Laut Tangerang Dari Bareskrim Polri |
|---|
| Anggota DPR Harap Polri dan Kejaksaan Sepaham agar Kasus Pagar Laut di Tangerang Temui Titik Terang |
|---|
| Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Hormati Penangguhan Penahan Kades Kohod |
|---|
| Politisi PKS Sesalkan Penangguhan Penahanan Kades Kohod Arsin Bin Asip |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.