Gerakan Aktivis Anti Korupsi Sambangi Gedung KPK, Tuntut Beberapa Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. 

Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

Baca juga: Tiga Pegawai KPK Gadungan Masih Diperiksa di Polres Jakarta Pusat, Diduga Lakukan Pemerasan

Massa membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh kebal hukum.

Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, berbagai proyek strategis yang diduga penuh kongkalikong harus diusut hingga tuntas, termasuk keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang diduga sarat kepentingan politik.

Baca juga: KPK Mengaku Terzalimi di Persidangan Praperadilan Hasto Buntut Perbaikan Permohonan

"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Selain mendesak KPK segera bertindak, Imron juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di era Jokowi. 

Dia menilai bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas terhadap para pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," ujarnya.

Di tengah aksi, perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. 

Baca juga: KPK Telisik Peran Eks Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima di Kasus Dana Hibah Jatim

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya. Mereka juga menegaskan bahwa ini bukanlah aksi terakhir.