Isi 17+8 Tuntutan Rakyat Soroti Upah Layak Nakes, Pakar Anggap Ini Bukan Beban

Tenaga kesehatan yang sejahtera juga akan lebih fokus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.

Meski begitu, Dicky mengingatkan bahwa upah layak saja tidak cukup. 

Ekosistem pendukung seperti pelatihan, sarana-prasarana memadai, manajemen yang sehat, serta perlindungan hukum harus berjalan beriringan agar dampaknya optimal.

Selain isu upah, ia menyoroti berbagai tuntutan lain yang juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. 

Mulai dari jaminan sosial, akses obat murah, pendidikan gratis bagi calon tenaga medis, hingga perlindungan bagi pekerja informal. 

Menurutnya, semua ini relevan dengan tujuan universal health coverage yang masih menghadapi tantangan pendanaan dan kesenjangan layanan.

Isu lingkungan dan krisis iklim juga disebut punya dampak besar pada kesehatan publik. 

Pencemaran udara, krisis pangan, hingga permasalahan gizi seperti stunting dan obesitas perlu dijadikan prioritas kebijakan. 

Program perbaikan gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi masyarakat harus terus diperkuat.

“Sekali lagi, tuntutan upah layak bagi tenaga kesehatan di poin 15, sejumlah tuntutan itu sangat sahih dan sejalan dengan prinsip health system strengthening. Karena kesejahteraan nakes adalah investasi strategis, bukan sekadar beban anggaran,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memandang seluruh tuntutan masyarakat melalui perspektif determinant of health. 

Kesehatan, lanjut Dicky, bukan hanya hasil layanan medis, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya kebijakan komprehensif.

Upah layak, distribusi tenaga medis yang merata, sarana memadai, perlindungan hukum, serta program pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas. 

Semua itu bukan semata demi tenaga kesehatan, tetapi juga untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.

Awal Mula Muncul 17+8 Tuntutan Rakyat, Dikenalkan Influencer