BKKBN Minta Setiap Kecamatan Pantau Keluarga Berisiko Stunting

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendy Hutagalung SE, MM menjabarkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan.

Peran TPPS kecamatan adalah penyedia data kondisi umum, meliputi sosial budaya, geografis, program/sektor yang sudah berjalan, cakupan layanan sosial dasar, serta kondisi enabling kelurahan.

Direktur Sosial Budaya dan Lingkungan Pedesaan, Kementerian Desa dan PDT, Teguh Hadi Sulistyono S.Ip, M.Si, juga menjabarkan pihaknya telah membentuk kriteria pemerintah desa dan desa yang berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.

Capaian secara nasional tahun 2022 - 2023 menunjukkan  Pemerintah Desa Berkinerja Baik dalam percepatan penurunan stunting tercatat  43.205 desa (versi Perpres 72 tahun 2021 dan dipantau oleh Kantor Staf Presiden).

Sedangkan kriteria Desa Berkinerja Baik dalam percepatan penurunan stunting di desa harus berorientasi mulai dari proses sampai dengan ouput: rembug stunting, rapat evalusi (minimal dua kali setahun), pemanfaatan Dana Desa untuk
percepatan penurunan stunting dan peningkatan Angka Konvergensi Desa.

Peserta Kick off Mini Lokakarya Stunting 2024 dihadiri secara daring oleh para Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dari Seluruh Indonesia, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari para bidan, PKB, TP PKK.

Juga hadir sebagai narasumber Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI, Yuni Zahra, SKM, M.KM;  dan Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Dr. H. Agus Suryo Suripto, S.Ag, MH.