BGN: Anggaran MBG 2026 Naik Jadi Rp335 Triliun, Ribuan Dapur Aktif Tanpa APBN—Untuk Apa Saja?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Usulan ini menandai lonjakan signifikan dari alokasi tahun sebelumnya, yakni Rp71 triliun dalam APBN 2025, dan memicu pertanyaan publik—terutama karena ribuan dapur MBG disebut sudah beroperasi tanpa menggunakan dana APBN.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penambahan anggaran MBG tersebut saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di DPR, komplek Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan bahwa program MBG telah dijalankan di seluruh provinsi dan akan diperluas ke pelosok Indonesia untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai fondasi SDM unggul, MBG juga dirancang untuk memberdayakan UMKM, menguatkan ekonomi lokal, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Ribuan Dapur Sudah Aktif Tanpa APBN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dari total 7.800 dapur yang ditargetkan, sebanyak 5.885 dapur telah beroperasi. Sebagian besar dapur tersebut dibangun dan dijalankan oleh mitra swasta dan komunitas lokal, bukan dari anggaran negara. 

“Dari 7.800 dapur yang ditargetkan, 5.885 sudah beroperasi. Tapi ini belum mencakup intervensi gizi yang jadi tanggung jawab APBN,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Prabowo Siapkan Rp424 Triliun untuk Pertahanan, Hukum dan Keamanan 2026

Rp335 Triliun untuk Apa Saja?

Menurut Dadan, anggaran Rp335 triliun akan digunakan untuk intervensi gizi langsung kepada 82,9 juta penerima manfaat.

Dana tersebut mencakup:

• Rp25 triliun per bulan selama 12 bulan penuh
• Pengadaan bahan pangan bergizi
• Distribusi makanan ke sekolah dan posyandu
• Pembayaran tenaga kerja lokal
• Monitoring dan evaluasi program

“Di awal tahun 2026 kita akan full speed dan kita akan serap APBN Rp25 triliun per bulan dari Januari hingga Desember,” kata Dadan.

Dapur Sudah Jalan, Tapi Anggaran Tetap Naik

Meski ribuan dapur sudah aktif, Dadan menegaskan bahwa infrastruktur dapur bukan satu-satunya komponen MBG. Fokus utama pemerintah adalah memastikan intervensi gizi berjalan konsisten dan terstandar, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan tambahan 18.916 dapur MBG hingga akhir 2025, sebagian besar melalui skema kemitraan.

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp 757,8 Triliun, Prabowo: Terbesar Sepanjang Sejarah

Transparansi Jadi Kunci

Lonjakan anggaran MBG dari Rp71 triliun (2025) ke Rp335 triliun (2026) memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat kebijakan dan masyarakat sipil. Meski tujuannya mulia—menurunkan stunting dan memperkuat SDM—publik berhak mengetahui rincian penggunaan anggaran dan mekanisme evaluasinya.

Hingga kini, belum ada laporan audit publik atau kajian independen yang mengukur efektivitas dapur MBG yang sudah beroperasi.

Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan usulan anggaran sebesar Rp335 triliun, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini tidak hanya besar di angka, tapi juga berdampak nyata bagi generasi Indonesia.