Perangi Stunting Butuh Kolaborasi: Pemerintah, Swasta, hingga Masyarakat Turun Tangan

TRIBUNNEWS.COM - Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia.

World Health Organization (WHO) menyebut stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. 

Stunting memang terus dihindari lantaran dianggap sebagai masalah serius serta ancaman tersembunyi, termasuk bagi masa depan Indonesia.

Berbagai potret perjuangan kecil hingga besar terus dilakukan untuk mengkerdilkan angka stunting ini.

Berdasarkan data dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8 persen.

Menjadi kabar baik, angka tersebut melampaui proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 20,1 persen.

Tepatnya, berdasarkan data yang dihimpun dari stunting.go.id, angka ini lebih rendah 0,3 persen poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk tahun 2024 tersebut.

Penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8 persen ini merupakan sebuah pencapaian positif, namun demikian, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diingatkan untuk tidak lengah.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan tren positif ini dan mempercepat penurunan stunting agar target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045 dapat tercapai.

“Memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Target Penurunan Stunting 2025

Namun, Menkes mengingatkan bahwa tantangan di depan masih besar. 

Target penurunan stunting pada 2025 adalah 18,8 persen, yang membutuhkan upaya lebih keras dan kolaborasi lebih erat.

Terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu:

• Jawa Barat (638.000 balita)
• Jawa Tengah (485.893 balita)
• Jawa Timur (430.780 balita)
• Sumatera Utara (316.456 balita)
• Nusa Tenggara Timur (214.143 balita)
• Banten (209.600 balita)

“Kalau enam provinsi ini bisa kita turunkan 10 persen, maka secara nasional kita bisa turun 4–5 persen. Karena 50 persen anak stunting ada di enam daerah ini,” tegasnya.

Strategi penting lainnya adalah memastikan intervensi sejak masa pra-kelahiran, dengan fokus pada 11 intervensi spesifik di sektor kesehatan, khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil.