Akui Program MBG Banyak Kekurangan, Menkes Sarankan Hal Ini pada Kepala BGN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengakui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kekurangan.

Program MBG merupakan program pada pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. 

Baca juga: Kekhawatiran Ibu-ibu di Tangsel Imbas Maraknya Kasus Keracunan MBG

MBG menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat.

Ia pun memberikan saran kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan panjang.

Menurut Budi, MBG perlu didukung karena dapat memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dari stunting, mencegah kematian ibu hamil dan bayi.

Baca juga: Polemik MBG, Ketika Burger & Spaghetti Masuk Daftar Menu, Pangan Segar Indonesia Terpinggirkan

“Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan akan sangat terbantu kalau gizinya anak-anak kita itu baik. Itu perspektifnya. Kemudian ada kekurangan kami akui. Dan Pak Dadan, kami sudah diskusi berdua,” kata dia di gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Budi  menekankan, agar program ini bisa berjalan pengawasan rutin bersama-sama wajib dilakukan.

Misalnya, BGN melakukan pengawasan internal setiap hari.

Mulai dari pemilihan bahan bakunya, air, kebersihan dapur juga kebersihan dan keterampilan memasaknya, packaging sampai pengiriman makanan.

Termasuk juga kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. 

“Kami sedang menyusun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang dipakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh BGN,” kata BGS.

Kemudian, Kemenkes dan BPOM akan melapis pengawasan itu atau eksternal kepada kepala dapur MBG.

Pengawasan ini akan dilakukan seminggu sekali. 

“Peran Kemenkes dan BPOM di sini. Nanti kami akan melapis, melakukan pengawasan eksternal kepada dapur MBG, kami akan lakukan seminggu sekali,” ujar Budi.

Ditambahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, laik dan sesuai SOP dan tepat sasaran. 

MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang.

“Program ini tentu kata Bapak Presiden akan memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan dan banyak kekurangan. Komitmen pemerintah jelas, respon cepat. Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh,” kata Zulhas.