5 Fakta Microsoft Setop Cloud & AI Militer Israel usai Terbongkar Dugaan Mata-matai Warga Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Microsoft resmi menghentikan sebagian layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) untuk militer Israel.

Keputusan ini diumumkan pada Kamis (25/9/2025), setelah muncul laporan investigasi dari media internasional.

Investigasi itu mengungkap dugaan pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Teknologi yang dipakai adalah Azure, platform cloud milik Microsoft, yang digunakan menyimpan jutaan rekaman telepon.

Langkah Microsoft ini menandai pertama kalinya perusahaan teknologi besar AS menarik layanan untuk militer Israel.

Brad Smith, Presiden Microsoft, menegaskan pihaknya tidak menyediakan teknologi untuk memata-matai warga sipil.

Peninjauan internal perusahaan menemukan bukti awal yang mendukung laporan The Guardian dan Associated Press.

Unit 8200, pasukan siber elit Israel, disebut-sebut terlibat dalam pemanfaatan teknologi Microsoft untuk pengawasan.

Kelompok pro-Palestina dan aktivis pekerja teknologi menyambut keputusan tersebut sebagai kemenangan moral.

Namun, sebagian pihak menilai langkah Microsoft masih terbatas karena kontrak komersial lainnya dengan Israel tetap berjalan.

Berikut ini lima fakta keputusan Microsoft menyetop layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) untuk militer Israel, usai terbongkar dugaan penggunaan teknologinya dalam pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

1. Microsoft Putuskan Hentikan Layanan untuk Militer Israel

Microsoft mengumumkan pada Kamis (25/9/2025) bahwa pihaknya menonaktifkan sebagian layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh unit militer Israel.
Brad Smith, Presiden Microsoft, menegaskan, “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil.” (CNN melaporkan).

2. Investigasi Media Jadi Pemicu Keputusan

Baca juga: Microsoft Hentikan Layanan Cloud untuk Militer Israel, Data Pribadi Warga Palestina Diawasi Ilegal

Langkah ini diambil setelah investigasi The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call mengungkap militer Israel menggunakan Azure untuk menyimpan jutaan rekaman panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Reuters menambahkan, peninjauan internal Microsoft menemukan bukti awal yang mendukung laporan media tersebut.

Azure adalah layanan komputasi awan (cloud computing) milik Microsoft.

Melalui Azure, pengguna bisa menyimpan data, membuat aplikasi, menjalankan server virtual, hingga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), big data, dan analitik tanpa harus membeli perangkat keras sendiri.

Azure banyak dipakai oleh perusahaan, pemerintahan, hingga lembaga militer di berbagai negara untuk mengelola data dan sistem secara efisien.

3. Unit 8200 Diduga Terlibat

Menurut laporan AP, data internal Microsoft menunjukkan keterlibatan Unit 8200, unit perang siber elit Israel yang dikenal mengoperasikan pengawasan sinyal intelijen.

Meski Microsoft tidak menyebutkan nama unit secara resmi, investigasi Guardian menyinggung pertemuan Unit 8200 dengan CEO Microsoft Satya Nadella pada 2021.

4. Protes Global dan Tekanan Aktivis

Keputusan Microsoft disambut kelompok pro-Palestina, termasuk Council on American Islamic Relations (CAIR) dan gerakan pekerja teknologi No Azure for Apartheid.

“Ini kemenangan yang signifikan, tetapi belum cukup,” kata Hossam Nasr, mantan karyawan Microsoft yang dipecat usai ikut protes (AP melaporkan).

5. Kontrak Lain dengan Israel Masih Berlanjut

BBC mencatat, penghentian ini hanya berlaku untuk langganan tertentu dan tidak memengaruhi layanan Microsoft lainnya, termasuk keamanan siber.

Baca juga: Microsoft Pecat 4 Karyawan yang Protes Hubungan Bisnis Perusahaan dengan Israel

Pejabat keamanan Israel mengatakan kepada AP, langkah tersebut tidak mengganggu kemampuan operasional militer.

Keputusan Microsoft ini menjadi kasus pertama perusahaan teknologi AS menghentikan layanan untuk militer Israel sejak perang Gaza berlangsung.

Banyak pihak menilai langkah tersebut masih setengah hati karena sebagian besar kontrak komersial tetap berjalan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)