Profil Presiden Kolombia Gustavo Petro, Eks Pemberontak yang Tuding PBB Jadi Kaki Tangan Israel & AS

Petro berada di Belgia hingga 1996. Di sela-sela tugas dan pelarian ini, dia menempuh pendidikan sarjana dan mengejar magister ekonomi dari Universitas Externado Kolombia dan Universitas Javeriana.

Sekembalinya dari Belgia, ia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1998 dan kembali menjabat pada 2002.

Saat menjabat presiden, Petro menghadapi tekanan untuk memperbaiki ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi harga komoditas. 

Tingginya kekerasan bersenjata di beberapa wilayah dan resistensi politik dari partai oposisi juga menjadi ujian bagi pemerintahannya. 

Namun, latar belakang Petro dari aktivis pemberontak hingga pemimpin nasional memberinya perspektif unik dalam merumuskan kebijakan dan membangun konsensus publik.

Karier Politik

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (1991–1994)
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Distrik Ibukota (1998–2006)
• Senator Kolombia (2006–2010; 2018–2022)
• Wali Kota Bogota (1 Januari 2012–31 Desember 2015)
• Presiden Kolombia (7 Agustus 2022–sekarang)

Pidato Tajam di Sidang PBB

Dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, kemarin, Presiden Gustavo Petro mendesak upaya penyelidikan pidana terhadap Presiden Donald Trump. 

Melalui pidato tersebut, Gustavo juga menuturkan bahwa Trump diduga telah mengriminalisasi kemiskinan dan migrasi. Hal ini dituturkan karena penumpang kapal itu dituduh membawa narkoba.

Ia juga menyinggung soal  genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Ia menganggap PBB sedang dalam masa krisis karena diduga menjadi kaki tangan genosida.

Berikut poin-poin penting pidato Gustavo Petro

• Mendesak penyelidikan pidana terhadap Presiden AS Donald Trump atas serangan di kawasan Laut Karibia yang menewaskan warga tak bersenjata, menegaskan bahwa tindakan kriminal tidak boleh luput dari hukum, bagaimanapun tingginya jabatan pelaku.
• Mengecam genosida di Gaza, menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil Palestina, dan menilai PBB gagal mencegah kejahatan kemanusiaan tersebut.
• Menyatakan PBB sedang dalam “masa krisis” karena dianggap menjadi alat politik kekuatan besar, sehingga reformasi mendesak diperlukan untuk menegakkan keadilan global.
• Mengajak solidaritas militer dan rakyat dunia: dari tentara Asia, bangsa Slavia, hingga pejuang Amerika Latin seperti Bolivar, Martí, dan Artigas—mengutip moto “merdeka atau mati” sebagai panggilan untuk pembebasan Palestina.
• Menyampaikan pidato ini sebagai kesempatan terakhirnya menjabat Presiden Kolombia, menegaskan komitmen moralnya terhadap perdamaian dan hak asasi manusia.