Pemberontakan Gen Z Nepal, 19 Demonstran Tewas, Flexing Anak Pejabat di Medsos Bikin Marah Publik

Ini bukan hanya tentang media sosial. Ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Hingga berita ini diturunkan sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 100 orang lainnya terluka dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di Nepal pada Senin (8/9/2025)  kemarin.

Aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang memblokir sejumlah media sosial, termasuk Facebook, serta kekecewaan mendalam terhadap maraknya praktik korupsi.

Sebagian besar demonstran adalah anak muda yang menyebut aksi ini sebagai “protes Gen Z”.

Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan kaum muda yang melawan tindakan korupsi di negara itu.

Media Nepal Kathmandu Post menurunkan ulasan berjudul "Pemberontakan Generasi Z di Nepal".

Nepal sebuah negara yang terletak di Asia Selatan,  di antara dua raksasa Asia, India dan Tiongkok.

Generasi Z atau Gen Z  adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.

Mereka dikenal sebagai "digital natives", karena tumbuh di era teknologi digital, internet, dan media sosial yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari

Kisah di balik pemberontakan Gen Z Nepal

Pada suatu sore yang lembap di bulan September, ribuan anak muda Nepal membanjiri jalan-jalan kota besar di seluruh negeri.

Mereka menuntut pencabutan larangan media sosial yang baru-baru ini diberlakukan dan mengibarkan spanduk menuntut pertanggungjawaban atas maraknya "anak-anak nepo" para pemimpin politik, yang menuduh korupsi merajalela.

Kemarahan atas larangan Facebook dan platform utama lainnya meletus menjadi pemberontakan pemuda nasional, yang menewaskan sedikitnya 19 orang, melukai ratusan lainnya, dan membuat pemerintah berjuang keras memulihkan ketertiban.

Ini bukan hanya tentang media sosial—ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam.

Flashpoint: Penutupan digital

Pemicu utama demo adalah arahan pemerintah berdasarkan Arahan Pengelolaan Penggunaan Jejaring Sosial tahun 2023, yang mengharuskan semua platform—domestik maupun asing—untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).