Israel Panggil 130.000 Tentara Cadangan: Warga Negara Ganda Bisa Hadapi Masalah Hukum

Menanggapi pendapat ICJ pada bulan Juli 2024, 40 ahli independen PBB menyarankan agar negara-negara mengambil langkah-langkah untuk mencegah warga negara ganda Israel mereka bertugas di IDF untuk menghindari kemungkinan terlibat dalam kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dan awal tahun ini, sebuah komisi internasional independen yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak negara-negara anggota PBB untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan di Gaza, baik berdasarkan hukum nasional mereka sendiri atau menggunakan yurisdiksi universal .

Pendapat dan laporan ini telah mengintensifkan perdebatan mengenai kewajiban hukum negara yang mengizinkan warga negara ganda Israel untuk mendaftar di IDF.

Bagaimana negara lain memandang tugas di militer asing

Negara-negara dengan populasi Yahudi terbesar tidak melakukan banyak hal untuk membatasi perekrutan IDF.

Amerika Serikat , Prancis , Kanada, Jerman, dan Inggris Raya memiliki undang-undang yang melarang perekrutan tentara asing. Namun, mereka mengizinkan perekrutan IDF melalui pengecualian , perjanjian, atau interpretasi hukum yang permisif.

Hukum Australia melarang warga negara terlibat dalam konflik di luar negeri sebagai tentara bayaran, tetapi mengizinkan pendaftaran di militer asing. 

Perekrutan warga negara Australia untuk bergabung dengan militer asing yang sejalan dengan kepentingan pertahanan atau internasional Australia dapat diizinkan oleh Jaksa Agung. 

Namun, Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1995 melarang warga negara Australia memasuki zona militer asing tempat organisasi teroris yang ditunjuk terlibat.

Afrika Selatan memiliki undang-undang yang melarang warganya berperang di luar negeri tanpa izin. 
Negara ini juga secara eksplisit mengancam akan mengadili mereka yang bergabung dengan IDF. Namun, penegakan hukumnya masih jarang dan selektif .

Mobilisasi masyarakat sipil

Di Kanada, Kepolisian Berkuda Kerajaan Kanada mengonfirmasi pada bulan Juni bahwa mereka sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Gaza. 

Banyak yang percaya bahwa penyelidikan ini ditujukan kepada para prajurit cadangan IDF berkewarganegaraan ganda.

Pada bulan Mei 2024, Yayasan Hind Rajab, sebuah kelompok advokasi Palestina yang berbasis di Belgia, menyerahkan berkas bukti ke Mahkamah Kriminal Internasional yang menuduh kejahatan perang yang dilakukan oleh sekitar 1.000 tentara IDF, termasuk sejumlah warga negara ganda.

Kelompok terkait juga mengajukan pengaduan ke ICC tentang tentara ganda Belanda-Israel yang diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

Dan pada bulan April 2025, kelompok advokasi Inggris menyerahkan berkas kepada tim kejahatan perang Kepolisian Metropolitan yang menargetkan sepuluh warga negara Inggris atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang.

Sementara itu, di Australia, sebuah kelompok hukum bernama Pusat Keadilan Internasional Australia telah memantau sekitar 20 warga negara ganda yang bertugas di IDF.