Sosok Albanese, Pemimpin Australia yang Berani Akui Palestina dan Tegur Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara tegas menyoroti sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dianggap mengabaikan penderitaan warga Gaza. 

Albanese juga mengumumkan langkah bersejarah Australia untuk mengakui negara Palestina, sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Seperti dilansir The Japan Times, Albanese mengatakan pada Selasa bahwa rekan sejawatnya dari Israel, Benjamin Netanyahu, sedang "menyangkal" situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, sehari setelah mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina untuk pertama kalinya.

Australia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan, kata Albanese pada Senin, sebuah langkah yang menambah tekanan internasional terhadap Israel setelah pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada.

Albanese mengatakan pada Selasa bahwa keengganan pemerintah Netanyahu untuk mendengarkan sekutunya turut menjadi alasan keputusan Australia mengakui negara Palestina.

“Dia kembali menegaskan kepada saya apa yang juga dia katakan secara publik, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada orang-orang tak bersalah,” ujar Albanese dalam wawancara dengan penyiar nasional ABC, mengenang percakapan telepon pada Kamis dengan Netanyahu yang membahas isu tersebut.

Keputusan Australia mengakui negara Palestina bergantung pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara masa depan tersebut.

Albanese mengatakan bulan lalu bahwa dia tidak ingin menetapkan batas waktu pengakuan negara Palestina, dan sebelumnya berhati-hati agar tidak memecah opini publik di Australia, yang memiliki minoritas Yahudi dan Muslim cukup besar.

Namun suasana publik berubah tajam setelah Israel mengumumkan rencana pengambilalihan kendali militer atas Gaza, di tengah laporan yang meningkat mengenai kelaparan dan malnutrisi di kalangan penduduknya.

Puluhan ribu pengunjuk rasa berjalan di atas Jembatan Pelabuhan Sydney bulan ini menyerukan pengiriman bantuan ke Gaza seiring memburuknya krisis kemanusiaan.

“Keputusan ini didorong oleh sentimen populer di Australia yang telah berubah dalam beberapa bulan terakhir, dengan mayoritas warga Australia menginginkan segera diakhirinya krisis kemanusiaan di Gaza,” kata Jessica Genauer, dosen senior hubungan internasional di Universitas Flinders.

Tetangga dekat, Selandia Baru, mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengakui negara Palestina, keputusan yang mendapat kritik tajam dari mantan Perdana Menteri Helen Clark pada Selasa.

“Ini adalah situasi yang katastrofik, dan di sini kami di Selandia Baru entah bagaimana berdebat soal detail kecil apakah kami harus mengakui, kami perlu menambahkan suara kami untuk menghentikan bencana ini,” ujarnya dalam wawancara dengan penyiar nasional RNZ.

“Ini bukan Selandia Baru yang saya kenal.”

Sosok Perdana Menteri Australia Anthony Albanese

Anthony Norman Albanese adalah Perdana Menteri ke-31 Australia, menjabat sejak 23 Mei 2022. 

Ia berasal dari Partai Buruh dan dikenal sebagai politisi progresif dengan latar belakang kelas pekerja.

Profil Singkat

Lahir: 2 Maret 1963, Camperdown, New South Wales

Partai: Partai Buruh Australia

Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari University of Sydney

Karier Politik:

Anggota parlemen sejak 1996

Pernah menjabat sebagai Menteri Infrastruktur dan Transportasi

Pemimpin Partai Buruh sejak 2019

Anthony Albanese menjadi sorotan dunia karena sikap beraninya terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

Australia di bawah kepemimpinan Albanese berencana mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum PBB bulan September 2025.

Langkah ini diambil bersama negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, sebagai bentuk tekanan terhadap Israel agar menghentikan agresi.

Keputusan ini mendapat dukungan luas dari publik Australia, termasuk demonstrasi besar-besaran di Sydney. Namun, juga menuai kritik dari oposisi dan komunitas Yahudi, yang menilai pengakuan Palestina bisa merusak hubungan Australia–AS.

Anthony Albanese dianggap istimewa dalam sikapnya terhadap Palestina dan Israel karena keberaniannya mengambil posisi yang tegas dan tidak biasa bagi seorang pemimpin negara Barat.

Hal ini, tak lepas karena dia lahir dari keluarga kelas pekerja di Sydney, dibesarkan oleh ibu tunggal. Ini membentuk keberanian tersebut. 

Dia mengalami kehidupan yang sederhana dan penuh tantangan, yang membentuk empatinya terhadap kelompok tertindas. Sejak muda aktif dalam gerakan sosial dan politik progresif.

Dia menjadi anggota parlemen sejak 1996, dikenal sebagai politisi yang vokal dan berpihak pada keadilan sosial. Lalu, menjabat sebagai Menteri Infrastruktur dan Transportasi sebelum menjadi pemimpin Partai Buruh.

Sebelum akhirnya menjadi Perdana Menteri Australia sejak 2022, membawa semangat reformasi dan diplomasi yang lebih berani. Selain itu, langkah berani Albanese tak lepas dari  puluhan ribu warga Australia turun ke jalan, menuntut pengakuan terhadap Palestina dan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pergeseran opini publik mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani.

Australia bergabung dengan Prancis, Inggris, dan Kanada dalam rencana mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB. Albanese melihat ini sebagai momen penting untuk menekan Israel agar menghentikan agresi dan membuka jalan bagi solusi dua negara.

Albanese menyatakan bahwa membiarkan status quo berarti membiarkan kematian warga sipil terus terjadi.

Ia menyebut pengakuan Palestina sebagai “harapan terbaik umat manusia untuk mengakhiri kekerasan dan kelaparan”. 

Dalam konteks politik global, sikap Albanese tergolong langka, karena banyak pemimpin Barat cenderung berhati-hati dalam mengkritik Israel karena tekanan diplomatik dan hubungan strategis.

Albanese justru memilih berdiri di sisi kemanusiaan, meski berisiko mendapat kecaman dari oposisi dan komunitas Yahudi di Australia.