Thailand Laporkan Kamboja ke PBB atas Pelanggaran Konvensi Ottawa

TRIBUNNEWS.COM - Meski telah menjalin kesepakatan gencatan senjata, Kementerian Luar Negeri Thailand tetap mengambil tindakan pelaporan diplomatik terhadap Kamboja atas pelanggaran Konvensi Ottawa pada Senin (11/8/2025) ini.

Konvensi Ottawa adalah perjanjian internasional yang disahkan pada Desember 1997 untuk melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan transfer ranjau anti-personel serta mewajibkan penghancuran stok yang ada. 

Tujuannya adalah mengakhiri penggunaan ranjau darat anti-personel secara global dengan menghapus ancamannya melalui pembersihan area terkontaminasi, bantuan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan aturan Konvensi Ottawa tersebut, Kamboja dinilai telah melakukan pelanggaran dengan tiga insiden ranjau darat yang membuat personel militer Thailand jadi korbannya.

Insiden tersebut, terjadi pada tanggal 16 Juli, 23 Juli, dan 9 Agustus 2025 di kawasan Chong Bok dan Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani, serta kawasan Chong Don Ao–Krisana, Kabupaten Kantharalak, Provinsi Si Sa Ket.

Akibat ranjau Kamboja tersebut, sebelas tentara Thailand mengalami luka serius.

Dikutip dari The Nation, Wakil Tetap Thailand untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cherdchai Chaivaivid dikabarkan telah mengajukan tiga surat terpisah kepada Jenewa.

Adapun surat tersebut, ditujukan pada PBB jelang Rapat ke-22 antar negara yang tunduk dalam Konvensi Ottawa.

Berikut isi 3 surat tuntutan Thailand terhadap Kamboja untuk anggota presidium Konvensi Ottawa di PBB.

• Surat 23 Juli
  Thailand melaporkan bahwa pasukan Kamboja telah melanggar Pasal 1 Konvensi, yang melarang penggunaan atau penimbunan ranjau darat anti-personel, di kawasan Chong Bok selama patroli rutin. Hasil investigasi memastikan ranjau tersebut merupakan tipe PMN-2 yang baru ditanam, model yang dimiliki Kamboja. Thailand meminta surat tersebut didistribusikan kepada seluruh Negara Pihak.
• Surat 24 Juli
  Thailand melaporkan pelanggaran kedua di kawasan Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani.
  Thailand juga menuduh Kamboja melakukan tindakan agresi pada hari yang sama pukul 08.20, berupa serangan bersenjata tak terarah di wilayah Thailand, melanggar kedaulatan Thailand dan hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
• Surat 9 Agustus
  Thailand melaporkan pelanggaran lain di kawasan Chong Don Ao–Krisana, yang sebelumnya telah dibersihkan dari ranjau.
  Hasil investigasi menunjukkan, ranjau tersebut baru ditanam.
  Insiden ini terjadi dua hari setelah rapat Komite Perbatasan Umum Luar Biasa di Kuala Lumpur, di mana Thailand mengusulkan operasi pembersihan ranjau bersama yang kemudian ditolak Kamboja.

Baca juga: 2 Warga Malaysia Dibakar Hidup-hidup di Bangkok, Thailand Tak Aman Lagi untuk Turis Asing

Selain itu, pada 24 Juli 2025 lalu, Cherdchai Chaivaivid telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta klarifikasi dari Kamboja berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Konvensi Ottawa.

Pasal ini memungkinkan Negara yang menjadi korban dalam Konvensi Ottawa meminta penjelasan dan klarifikasi terkait kepatuhan anggotanya yang melanggar.

Melalui pengajuan surat tersebut, Kamboja diwajibkan untuk segera merespons melalui Sekretaris Jenderal PBB.

Duta Thailand di Jenewa dan New York juga telah mengangkat isu ini kepada pejabat senior sejumlah negara yang terkait Konvensi Ottawa di PBB.

Terusan surat juga disampaikan ke Komite Kepatuhan Kerja Sama Konvensi Ottawa serta kelompok masyarakat sipil terkait guna mendorong  kecepatan prosedur pelaporan.

Ranjau Kamboja Terus Jadi Momok di Gencatan Senjata

Meski kedua negara telah bersepakat untuk menjalin gencatan senjata, tensi tinggi masih saja menghinggapi perbatasan Kamboja dan Thailand.