Australia Umumkan Akan Akui Negara Palestina pada September 2025 di Sidang PBB

Di sisi lain, Partai Hijau Australia dan kelompok masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) menyambut baik langkah tersebut, namun tetap menilai bahwa tindakan pemerintah belum cukup. 

Mereka menuntut penghentian ekspor senjata ke Israel dan sanksi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

“Ini bukan hadiah yang diberikan negara Barat. Hak-hak Palestina tidak tergantung pada persetujuan para penindas kolonial mereka,” tulis APAN dalam pernyataannya.

Komitmen Otoritas Palestina dan Tujuan Diplomatik Australia

Dalam pengumumannya, Albanese juga menjelaskan bahwa keputusan ini dibuat berdasarkan komitmen signifikan dari Otoritas Palestina (PA), yang mencakup pengakuan terhadap hak Israel untuk hidup damai, demiliterisasi, serta penyelenggaraan pemilihan umum. 

"Komitmen yang terperinci dan signifikan" ini mencakup penegasan kembali PA bahwa mereka "mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai dan aman" dan berkomitmen untuk "mendemiliterisasi dan menyelenggarakan pemilihan umum", ujar Albanese saat mengumumkan keputusan tersebut.

PA, yang mengelola sebagian Tepi Barat, telah lama menjadi mitra dalam proses perdamaian internasional meski juga dikritik oleh sebagian warga Palestina karena kolaborasinya dengan Israel.

Albanese menyatakan bahwa pengakuan ini adalah upaya "mengisolasi Hamas" dan memperkuat aktor politik Palestina yang mendukung perdamaian.

"Komitmen yang dijamin oleh Australia adalah kesempatan untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas , melucuti senjatanya dan mengusirnya dari kawasan tersebut untuk selamanya," katanya.

Ketika ditanya apakah pengakuan tersebut hanyalah isyarat simbolis, ia menjawab bahwa Australia berkontribusi dalam "membangun momentum global" menuju perdamaian sejati. 

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tentang eskalasi militer di Gaza dan memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat.

"Pemerintah Netanyahu dengan cepat memperluas permukiman ilegal. Kekerasan pemukim di Tepi Barat meningkat. Ada ancaman untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki dan mengusulkan pemindahan paksa permanen rakyat Palestina. Tindakan-tindakan ini, ditambah dengan bencana kemanusiaan di Gaza, berisiko membuat solusi dua negara mustahil tercapai selama satu generasi," lanjutnya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Israel Menolak, Dunia Bergerak

Netanyahu mengecam langkah Australia, menyebutnya sebagai tindakan “memalukan” dan tidak akan membawa perdamaian bagi Israel. 

Namun di tengah kritik tersebut, arus diplomatik internasional tampak bergerak menuju pengakuan resmi atas Palestina sebagai bagian dari tatanan dunia yang lebih adil.

“Saya rasa warga Australia ingin konflik ini segera berakhir. Dan itu hanya mungkin jika rakyat Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai dan keamanan,” tutup Albanese.

Negara-negara yang Telah dan Akan Mengakui Palestina

Lebih dari 75 tahun sejak konflik Israel-Palestina pertama kali meletus, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina terus mengalami perubahan.