Australia Umumkan Akan Akui Negara Palestina pada September 2025 di Sidang PBB

TRIBUNNEWS.COM - Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang. 

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi pers di Canberra pada Senin (11/8).

Di mana Albanese menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese, dikutip dari Al Jazeera.

Langkah Australia ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya, mengingat selama beberapa dekade negara tersebut cenderung mengambil posisi yang hati-hati terkait konflik Israel-Palestina.

Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dan mitra Israel, Australia sebelumnya menahan diri untuk tidak secara resmi mengakui Palestina, sebuah sikap yang kini dikritik banyak pihak sebagai gagal mendukung hak penentuan nasib rakyat Palestina.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, tekanan publik di dalam negeri meningkat pesat. 

Sekitar 300.000 warga Australia baru-baru ini turun ke jalan, memadati Jembatan Pelabuhan Sydney dalam aksi protes menentang perang di Gaza dan menyerukan langkah konkret dari pemerintah. 

Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan bahwa pengakuan Palestina oleh Australia bukanlah kejutan, karena “ini adalah soal waktu, bukan soal apakah akan terjadi.”

Australia bukan satu-satunya negara yang bergerak ke arah ini. 

Kanada, Prancis, dan Inggris juga menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina secara resmi dalam forum PBB bulan depan, bergabung dengan lebih dari 140 negara anggota PBB yang telah lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Baca juga: Netanyahu Berniat Kuasai Gaza Secara Militer, Wamenlu RI Ingatkan Banyak Negara Mengakui Palestina

Langkah kolektif ini dipandang sebagai dorongan diplomatik besar untuk mempercepat implementasi solusi dua negara, yang selama ini mandek akibat perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, kekerasan pemukim, serta konflik berkepanjangan di Gaza.

Kritik dan Respons Beragam

Pengumuman Albanese tak luput dari kritik, terutama dari Partai Liberal yang beroposisi. 

Pemimpinnya, Sussan Ley, menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai tindakan prematur, mengingat Hamas masih menguasai Gaza dan sejumlah sandera Israel masih berada di wilayah tersebut.

“Mengakui negara Palestina sebelum pemulangan para sandera dan kekalahan Hamas berisiko memberikan Hamas salah satu tujuan strategisnya,” tegas Ley.