UNRWA Vital bagi Gaza, Pemerintah RI Serukan Pembaruan Mandat di PBB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pentingnya peran dan keberadaan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri mengenai UNRWA yang berlangsung di sela Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9/2025).

Sugiono menekankan bahwa dukungan politik dari negara-negara dunia terhadap UNRWA bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

“Dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan,” tegas Sugiono dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (26/9/2025).

Indonesia menyoroti peran krusial UNRWA, terutama di tengah krisis kemanusiaan yang terus melanda warga Gaza. 

Dalam forum tersebut, Sugiono juga mengkritisi negara-negara yang mendukung agresi militer Israel karena dinilai turut menekan UNRWA secara politik, mengurangi pendanaan, dan berupaya mendelegitimasi mandat lembaga tersebut.

Baca juga: Saat Menhan Sjafrie Kaget Orang Tua Para Kadet Unhan asal Palestina Bekerja Sebagai Anggota Militer

Menanggapi situasi ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembaruan mandat UNRWA, termasuk melalui kontribusi finansial dengan pendekatan inovatif. 

Pembaruan mandat ini bertujuan memperpanjang dan memperkuat tugas serta kewenangan UNRWA dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi Palestina.

Mengenal UNRWA

UNRWA adalah badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1949, pasca tragedi Nakba, ketika lebih dari 700 ribu warga Palestina terpaksa mengungsi akibat pendirian negara Israel.

Lembaga ini bertugas memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada pengungsi Palestina di lima wilayah utama: Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Layanan yang diberikan mencakup pendidikan, layanan kesehatan, bantuan pangan dan sosial, dukungan psikososial, serta perlindungan bagi perempuan.

Pendanaan UNRWA sepenuhnya berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota PBB. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini menghadapi penurunan drastis dalam pendanaan akibat sejumlah negara donor, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, menghentikan bantuan mereka.

Selain krisis pendanaan, UNRWA juga menghadapi tekanan politik dan upaya delegitimasi. 

Bahkan pada 22 Juli 2024, Knesset—parlemen Israel—telah menyetujui rancangan undang-undang yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan memutus seluruh hubungan dengan badan kemanusiaan tersebut.