Siapa Dmitry Medvedev? Cuitannya Membuat Donald Trump Mengerahkan Dua Kapal Selam Nuklir

Pada Jumat (1/8/2025), Trump menulis di Truth Social:

“Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, saya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir ditempatkan di lokasi strategis, sebagai langkah antisipasi jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar omong kosong.”

“Kata-kata sangat penting, dan sering kali bisa menyebabkan konsekuensi yang tak diinginkan.”

“Saya harap ini bukan salah satu contohnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap isu ini!”

Sikap yang Berbeda saat Menjabat sebagai Presiden

Gaya komunikasi Medvedev yang sekarang, sangat bertolak belakang dengan citranya saat menjabat sebagai presiden.

Kala menjabat, dalam doktrin kebijakan luar negerinya, Medvedev menyatakan bahwa Rusia tidak menginginkan konfrontasi dengan negara mana pun.

Pada 2010, ia menandatangani perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Presiden AS saat itu, Barack Obama.

Setahun kemudian, ia berhasil membawa Rusia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia setelah 18 tahun negosiasi.

Di bawah kepemimpinannya pula, Moskow abstain dalam pemungutan suara penting Dewan Keamanan PBB terkait Libya pada 2011, yang membuka jalan bagi intervensi militer NATO. Keputusan ini kemudian terus-menerus dikritik oleh Putin.

Namun, selalu jelas siapa yang menjadi pemegang kekuasaan sejati dalam duet yang oleh kawat diplomatik AS dijuluki sebagai "Batman dan Robin" itu.

Langkah pertama Medvedev setelah memenangkan pemilu 2008 dengan dukungan Putin adalah menunjuk Putin sebagai perdana menteri—memberinya kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1.256, Putin Tanggapi Trump yang Kecewa Padanya

Meski sebagian pihak di Barat menyambut baik kehadiran Medvedev, banyak juga yang melihatnya hanya sebagai pion Putin, yang digunakan untuk mengakali batasan masa jabatan presiden yang maksimal hanya dua periode dan tetap memegang kekuasaan de facto.

Pada 2008, Rusia mengirim pasukan ke Georgia, yang merusak hubungannya dengan negara-negara Barat.

Sebagai informasi, Rusia mengirim pasukan ke Georgia terutama untuk mendukung wilayah separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Rusia melihat Georgia berkeinginan kuat untuk bergabung dengan NATO, yang dinilai sebagai ancaman.