Trump Merajuk, Kecewa Tak Dapat Apresiasi Dunia Atas Bantuan Dana Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyampaikan kekecewaannya karena tidak menerima apresiasi atas pengiriman dana bantuan pangan senilai 60 juta dolar untuk Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah.

Kekecewaan diungkap Trump saat konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia, Minggu (27/7/2025),

Dalam kesempatan itu salah satu wartawan bertanya apakah Israel mestinya melakukan hal lebih dalam mengizinkan bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.

Menanggapi hal ini, Trump bukannya menjawab malah mengatakan bahwa AS telah menggelontorkan sejumlah uang untuk memberikan makanan bagi rakyat Gaza.

Adapun ucapan Trump ini tampaknya mengacu pada sumbangan AS ke Yayasan Kemanusiaan Gaza atau yang dikenal Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

GHF adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang jadi satu-satunya penyalur bantuan di Jalur Gaza sejak Mei 2025.

Organisasi ini dirancang AS untuk menggantikan sebagian peran badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dalam distribusi bantuan.

Untuk menghidupkan GHF, Departemen Luar Negeri AS dilaporkan menyetujui pendanaan sekitar 30 juta dolar untuk GHF sebagai bagian dari program bantuan pangan.

Trump menyebut total 60 juta telah dikirim untuk mendukung operasi kemanusiaan di Gaza, sebagian besar melalui GHF.

 "Kami sudah memberikan 60 juta dolar atau sekitar Rp980 miliar (Kurs Rp6.364) dua minggu lalu untuk makanan bagi warga Gaza, tapi tidak ada yang menghiraukannya," kata Trump, seperti dikutip Al Jazeera.

“Setidaknya harusnya ada yang mengucapkan terima kasih untuk itu. Karena tidak ada negara lain yang memberikan bantuan apa pun” imbuh Trump.

Baca juga: Jeda Taktis Israel Dimulai, Ratusan Truk Bantuan Berjejer di Kerem Shalom Menuju Gaza

Organisasi Besutan Trump Dikritik

Meski Trump menyebut GHF sebagai aktor utama yang “menyelamatkan” warga Palestina di tengah krisis pangan akibat blokade bantuan yang dilakukan Israel.

Namun banyak pihak menilai bahwa organisasi GHF merupakan upaya AS untuk mengontrol jalur bantuan dengan motif politik.

Bahkan sejak awal operasinya, GHF dikritik karena lokasi distribusinya berulang kali menjadi target serangan, menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil, menurut laporan kantor hak asasi manusia PBB.

Hal senada dilontarkan Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini.