Tolak Negara Palestina, Netanyahu Ungkit 7 Oktober: Israel Harus Pegang Kendali

"Sekarang orang akan berkata, 'Ini bukan negara yang utuh, ini bukan negara, ini bukan negara.' Kami tidak peduli. Kami bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Ini tidak akan pernah terjadi lagi sekarang. Ini tidak akan pernah terjadi lagi," katanya.

Sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, orang-orang di Palestina berupaya meraih kemerdekaannya dari mandat Inggris yang menduduki wilayah Palestina setelah Perang Dunia I.

Pada masa sebelum dan setelah Nazi memerintah di Jerman, terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi Eropa ke Palestina, mengakibatkan meningkatnya jumlah imigran di Palestina, menekan populasi orang-orang pribumi.

Selain itu, Deklarasi Balfour pada tahun 1917 mendorong lebih banyak gelombang migrasi orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina.

Di sisi lain, gerakan Zionis mulai menjamur di Palestina dan memaksakan untuk mendirikan negara Yahudi.

Perang terjadi selama beberapa dekade antara Zionis dan orang-orang Palestina.

Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak hingga 33 persen di Palestina, tetapi mereka hanya memiliki 6 persen tanah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 55 persen wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur.

Pada saat itu, Palestina memiliki 94 persen wilayah Palestina bersejarah dan mencakup 67 persen populasinya.

Sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, Ben Gurion yang merupakan salah satu tokoh Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel pada tahun 1948.

Setelah deklarasi tersebut, orang-orang Yahudi mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari rumah mereka dan diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh dalam peristiwa yang disebut "Nakba" tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)