Trump Gugat Wali Kota Los Angeles dan Dewan Kota, Tuduh Hambat Penegakan Hukum Imigrasi

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Donald Trump menggugat kota Los Angeles, Wali Kota Karen Bass, dan Dewan Kota atas kebijakan "kota perlindungan".

Gugatan federal diajukan Senin (30/6/2025) di Pengadilan Distrik Pusat California.

Pemerintah AS menilai aturan itu melanggar Konstitusi karena menghalangi penegakan hukum imigrasi federal, dikutip dari ABC7 News.

Gugatan menyebut kebijakan perlindungan mencegah aparat setempat bekerja sama dengan otoritas imigrasi, bahkan saat diminta.

Pemerintah menuduh Dewan Kota LA sengaja melemahkan penegakan hukum federal lewat kebijakan ini, Los Angeles Times melaporkan.

Departemen Kehakiman menyatakan penolakan LA bekerja sama sejak 6 Juni memicu pelanggaran hukum, kerusuhan, dan vandalisme.

Gugatan juga mengklaim kekacauan memaksa pengerahan Garda Nasional California dan Marinir AS ke wilayah tersebut.

Jaksa Agung Pam Bondi menyebut kebijakan perlindungan sebagai penyebab utama kekerasan dan serangan terhadap aparat.

Bass menolak tuduhan itu dan menyebut klaim kota kacau sebagai kebohongan.

Ia menilai penggerebekan imigrasi federal justru menciptakan iklim ketakutan di taman, gereja, dan pusat perbelanjaan.

Bass mengatakan Los Angeles adalah kota imigran yang perekonomiannya bergantung pada penduduk imigran.

Baca juga: Sosok Khaby Lame, TikToker yang Ditahan Imigrasi AS, Korban PHK Jadi Terkenal hingga ke Hollywood

Anggota Dewan Hugo Soto-Martínez menyebut Trump memecah belah keluarga dan memaksa kota-kota mendukung agendanya.

“Kami menolak berdiam diri membiarkan Donald Trump mendeportasi keluarga yang tidak bersalah,” tegasnya.

Undang-undang kota perlindungan Los Angeles melarang pegawai kota membantu penegakan hukum imigrasi federal, kecuali untuk kasus kejahatan serius.

Peraturan juga melarang pengumpulan informasi status imigrasi kecuali jika diperlukan untuk layanan kota.