TikTok Jadi Alat Tawar, China Pertimbangkan Lepas Kepemilikan di AS demi Konsesi Dagang dari Trump

TRIBUNNEWS.COM - China dikabarkan mempertimbangkan untuk melepas kepemilikan TikTok di Amerika Serikat, menjadikan aplikasi populer itu sebagai alat tawar dalam upaya memperoleh konsesi dagang dari Presiden Donald Trump.

Al Jazeera pada Selasa (23/9/2025) melaporkan, langkah mengejutkan ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang diharapkan Beijing sebagai balasannya.

Para analis menilai, Tiongkok mulai melihat TikTok sebagai alat tawar dalam negosiasi isu yang lebih besar, termasuk perdagangan, pembatasan teknologi, dan Taiwan.

Presiden AS Donald Trump dikabarkan ingin segera mencapai kesepakatan terkait TikTok.

Seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut, rencana kesepakatan akan memberikan lisensi algoritma TikTok kepada perusahaan patungan di AS dengan Oracle sebagai pengawas utama.

Trump bahkan mengatakan dirinya telah berbicara hampir dua jam dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membicarakan hal ini.

Akan tetapi, masih banyak pertanyaan tentang siapa yang benar-benar akan mengendalikan algoritma TikTok, bagian paling vital dari teknologi ByteDance. 

China Daily sebelumnya menyebut algoritma adalah “garis merah” yang tidak bisa diserahkan begitu saja.

Dexter Roberts dari Atlantic Council menilai Tiongkok mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak konsesi dari pemerintahan Trump dibanding sebelumnya.

“TikTok kini dipandang sebagai alat tawar-menawar,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa ahli meragukan Beijing akan menyerahkan detail penuh algoritma.

Baca juga: AS dan Tiongkok Gelar Pertemuan di Spanyol, Penjualan TikTok Ikut Jadi Bahasan utama

Chunmeizi Su, peneliti dari Universitas Sydney, mengatakan TikTok adalah bagian dari teknologi inti ByteDance.

“Mereka lebih memilih menutup TikTok di AS daripada membuka algoritmanya,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan kedua negara telah mencapai “konsensus kerangka dasar” terkait TikTok.

Beijing menegaskan bahwa kesepakatan harus mematuhi aturan hukum Tiongkok sekaligus menguntungkan kedua pihak.