Senin, 29 September 2025

Kerusuhan di Amerika Serikat

Elite Politik AS Terpecah Gegara Trump Kerahkan Pasukan Garda Nasional Atasi Kerusuhan Los Angeles

Tindakan Trump yang mengerahkan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles memicu perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat AS.

Tangkapan layar YouTube AP News
KETEGANGAN DI LA - Tangkapan layar YouTube AP News pada Senin (9/6/2025) yang menampilkan Ketegangan meningkat tajam di Los Angeles pada Minggu malam setelah Presiden AS Donald Trump tiba di kota tersebut pada Minggu (8/6/2025). 

Trump Kerahkan Pasukan Garda Nasional Atasi Kerusuhan Los Angeles, Perpecahan Politik Menerpa AS


TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA - Ketegangan antar-elite politik di Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles pada Minggu (8/6/2025).

Pengerahan ini bertujuan untuk meredam demonstrasi besar-besaran yang menentang kebijakan imigrasi pemerintahannya.

Tindakan Trump yang mengerahkan pasukan Garda Nasional ke Los Angeles memicu perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat AS.


Partai Republik membela tindakan tersebut sebagai upaya menjaga ketertiban, sementara itu Partai Demokrat mengecamnya dan menyatakan bahwa tindakan Trump telah memicu perpecahan antara pemerintah dan warga, serta melanggar kedaulatan negara bagian. 


“Penting untuk diingat bahwa Trump tidak mencoba untuk menyembuhkan atau menjaga perdamaian. Dia ingin mengobarkan dan memecah belah,” kata Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat.


Pernyataan Murphy merupakan salah satu kritik paling tajam yang dilayangkan kepada Trump ditengah perdebatan antar partai ini.


"Gerakannya tidak percaya pada demokrasi atau protes – dan jika mereka mendapat kesempatan untuk mengakhiri supremasi hukum, mereka akan melakukannya." lanjutnya.
 
Senada dengan Murphy, Senator Cory Booker dari Partai Demokrat juga melayangkan kritik pedas kepada Trump.
 
Ia mengatakan kalau tindakan Trump yang mengerahkan pasukan tanpa persetujuan California telah memperkeruh suasana.
 
Dalam acara ‘’Meet the Press’’ di saluran TV NBC, ia mengatakan bahwa Trump munafik.
 
Ia menyoroti kelambanan Trump saat ribuan pendukungnya menyerbu Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, serta tindakan Presiden AS itu yang kemudian memberikan pengampunan kepada beberapa orang yang ditangkap dan didakwa karena terlibat dalam penyerbuan tersebut. 
 
Seperti dikutip dari _Reuters_, rekaman video dari lokasi demonstrasi pada Minggu (8/6/2025) menunjukkan setidaknya setengah lusin kendaraan bergaya militer dan perisai anti huru-hara telah berada di Los Angeles
 
Pasukan penegak hukum federal terlihat menembakkan tabung gas untuk membubarkan para demonstran yang memprotes kebijakan Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Gubernur California Gavin Newsom dan Trump terlibat dalam perdebatan sengit terkait penanganan demonstrasi ini.

Newsom menilai bahwa tindakan pemerintah federal telah melampaui batas, menyebut kalau Trump menginginkan ‘’sebuah tontonan’’.
 
Sebaliknya, Trump menuding bahwa Newsom gagal menjaga ketertiban.
 
Di sisi lain, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson membela keputusan Trump.
 
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir dengan pengerahan Garda Nasional.
 
“Salah satu prinsip utama kami adalah menjaga perdamaian melalui kekuatan. Kami melakukannya dalam urusan luar negeri dan juga dalam urusan dalam negeri. Saya rasa itu bukan tindakan yang berat.’’ Ujar Mike pada hari Minggu.
 
Senator Republik James Lankford juga meyakini bahwa tujuan Trump mengirim Garda Nasional adalah untuk meredakan kekacauan. 
 
Ia merujuk pada demonstran yang melemparkan benda-benda ke arah penegak hukum. 
 
Menurut Lankford, agresi sipil semacam itu memerlukan intervensi dari pemerintah agar tidak semakin parah. 
 
Ia membandingkan situasi saat ini dengan kerusuhan pada tahun 2020 di Seattle dan Portland, di mana Garda Nasional digunakan untuk mendukung penegak hukum dan meredakan kekacauan sipil di tengah protes keadilan rasial.
 
Demonstrasi menentang kebijakan imigrasi ini telah menjadi fokus perdebatan nasional terbaru di AS. 

Peristiwa ini tidak hanya menyoroti isu imigrasi, tetapi juga hak-hak demonstrasi dan penggunaan kekuatan federal dalam urusan domestik. 
 
Peristiwa ini juga memicu diskusi mengenai batas-batas kekuasaan presiden dan hak publik untuk menyatakan perbedaan pendapat.

(Grace Sanny Vania/*)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan