Trump Ancam Apple, iPhone yang Diproduksi di Luar AS akan Kena Tarif 25 Persen

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan perangkat elektronik Apple tengah menjadi target utama dari kebijakan ekonomi kontroversial terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Jumat ini (22/5/2025).

Dikutip dari Reuters, Trump kembali mengeluarkan kebijakan keras berupa tarif timbal balik yang kali ini khusus ditujukan kepada raksasa smartphone Apple.

Hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen terhadap Apple untuk setiap iPhone yang dijual, tetapi tidak diproduksi di AS. 

Kebijakan terbaru dari Trump ini bisa dibilang membuat petinggi Apple pusing tujuh keliling.

Kecemasan Apple tersebut bisa dimaklumi mengingat lebih dari 60 juta unit ponsel iPhone meereka yang terjual di AS setiap tahunnya diproduksi di luar AS seperti India dan China.

Apple sendiri diketahui tidak memiliki sama sekali industri manufaktur smartphone yang berlokasi di AS.

Tak hanya Apple, dalam pengumumannya Trump juga menyatakan akan merekomendasikan tarif 50 persen terhadap Uni Eropa mulai 1 Juni

Kebijakan in pun akan berimbas pada pajak tinggi untuk barang-barang mewah, obat-obatan, dan produk lain dari produsen Eropa.

Pengumuman terbaru Trump ini pun membuat pasar saham turun bertumbangan. 

Kontrak berjangka S&P 500 kehilangan 1,5 persen dalam aktivitas pra-pasaran dan Eurostoxx 600 turun 2 persen. 

Baca juga: 6.800 Pelajar Terancan Dideportasi Buntut Kebijakan Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

Sementara itu, Saham Apple anjlok 3,5 persen dalam perdagangan pra-pasaran, begitu pula saham perusahaan-perusahaan teknologi unggulan lainnya.

Trump sendiri tidak memberikan batas waktu untuk peringatannya kepada Apple.

"Saya telah lama memberi tahu Tim Cook dari Apple bahwa saya mengharapkan iPhone mereka yang akan dijual di Amerika Serikat dirakit dan dibuat di sini, bukan di India atau di mana pun lainnya," kata Trump dalam unggahan di Truth Social.

"Jika hal itu tidak terjadi, Apple harus membayar Tarif minimal 25 persen kepada AS."

Gedung Putih sendiri telah melakukan negosiasi dengan sejumlah negara terkait isu perdagangan, tetapi progresnya tidak stabil.