Ditekan Masyarakat Global, Israel Buka Blokade Pangan Gaza Pakai Skema Baru

Melalui lembaga swasta internasional yang ditunjuk dan mekanisme baru, Israel bisa mengawasi distribusi secara lebih langsung dan terukur.

Model distribusi ini juga memungkinkan bantuan diberikan langsung ke warga sipil berdasarkan data dan pengawasan sistematis, bukan melalui struktur otoritas lokal yang rentan disusupi.

Usulan Netanyahu Dikecam

Penunjukan lembaga swasta baru oleh Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza memang membawa sejumlah keuntungan.

Namun usulan tersebut mendapat pertentangan, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional.

Beberapa anggota Kabinet Keamanan Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menolak keputusan membuka kembali jalur bantuan.

Ben-Gvir bahkan menuntut pemungutan suara dalam kabinet, menyatakan bahwa tidak ada bantuan kemanusiaan yang layak diberikan selama sandera Israel masih ditahan Hamas.

Sementara para menteri sayap kanan menilai bantuan apapun akan memperkuat posisi Hamas dan memperpanjang konflik.

Kritik serupa juga dilontarkan PBB dan organisasi kemanusiaan, mereka menyatakan keprihatinan bahwa sistem distribusi baru yang dikendalikan Israel tidak sepenuhnya independen dan mungkin membatasi akses adil untuk semua warga Gaza.

Jika distribusi terlalu dipolitisasi atau dipilih-pilih, maka prinsip kemanusiaan universal bisa dilanggar.

Selain itu usulan Netanyahu juga dianggap dapat  melemahkan sistem bantuan global yang sudah mapan yang pada akhirnya dapat menghambat prinsip distribusi bantuan yang adil dan netral.

(Tribunnews.com/Namira)