Ditekan Masyarakat Global, Israel Buka Blokade Pangan Gaza Pakai Skema Baru

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel sekapat untuk melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan pangan ke wilayah Gaza, mulai Minggu (18/5/2025). 

Lewat pengumuman resminya, PM Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan bahwa pihaknya akan mengizinkan masuknya sejumlah makanan pokok bagi penduduk di Jalur Gaza.

Adapun keputusan ini diambil Netanyahu setelah mendapat tekanan dunia internasional, tanpa melalui pemungutan suara

Kendati mendapat penolakan dari beberapa menteri termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, namun upaya ini diklaim dapat mengurangi krisis pangan akut yang terjadi di Gaza.

"Israel akan mengizinkan masuknya sejumlah makanan pokok bagi penduduk untuk mencegah munculnya krisis kelaparan di Jalur Gaza," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Ahad, dikutip dari The Jerusalem Post.

Selain melonggarkan blokade, Militer Israel juga memberi isyarat akan menurunkan level serangan di Gaza.

Hal ini turut dikonfirmasi Kepala IDF Eyal Zamir, yang mengatakan angkatan bersenjatanya akan bersikap fleksibel terhadap pemerintahan Netanyahu, demi membantu tercapainya kesepakatan di Doha.

Israel Tunjuk Lembaga Swasta 

Rencananya bantuan akan disalurkan selama seminggu, dimulai pada 24 Mei 2025.

Bantuan akan didistribusikan tidak hanya di wilayah selatan Jalur Gaza tetapi juga di area lain.

Berbeda dari sebelumnya, kali Ini Israel akan menggunakan mekanisme distribusi baru yakni melalui beberapa organisasi internasional.

Baca juga: Tentara Israel Kepung RS Indonesia di Gaza, 55 Orang Terjebak di Dalamnya

Adapun Mekanisme pengiriman bantuan tersebut dikembangkan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga anyar yang bekerja sama dengan Tel Aviv.

Mekanisme distribusi bantuan yang baru dirancang untuk mencegah Hamas mendapatkan keuntungan dari bantuan internasional.

Israel khawatir bahwa distribusi melalui jalur tradisional (seperti UNRWA atau saluran lokal lainnya) memungkinkan bantuan jatuh ke tangan kelompok militan, yang kemudian digunakan untuk memperkuat kekuatan mereka.

"Israel akan berupaya untuk mencegah Hamas mengambil alih kendali distribusi bantuan kemanusiaan guna memastikan bahwa bantuan tersebut tidak sampai ke tangan teroris Hamas," tegas Netanyahu.

Menurut laporan, sistem baru ini akan dipimpin oleh yayasan internasional yang dikelola oleh organisasi kemanusiaan, dengan pusat distribusi dibangun di dalam Gaza.

Melalui lembaga swasta internasional yang ditunjuk dan mekanisme baru, Israel bisa mengawasi distribusi secara lebih langsung dan terukur.

Model distribusi ini juga memungkinkan bantuan diberikan langsung ke warga sipil berdasarkan data dan pengawasan sistematis, bukan melalui struktur otoritas lokal yang rentan disusupi.

Usulan Netanyahu Dikecam

Penunjukan lembaga swasta baru oleh Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza memang membawa sejumlah keuntungan.

Namun usulan tersebut mendapat pertentangan, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional.

Beberapa anggota Kabinet Keamanan Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menolak keputusan membuka kembali jalur bantuan.

Ben-Gvir bahkan menuntut pemungutan suara dalam kabinet, menyatakan bahwa tidak ada bantuan kemanusiaan yang layak diberikan selama sandera Israel masih ditahan Hamas.

Sementara para menteri sayap kanan menilai bantuan apapun akan memperkuat posisi Hamas dan memperpanjang konflik.

Kritik serupa juga dilontarkan PBB dan organisasi kemanusiaan, mereka menyatakan keprihatinan bahwa sistem distribusi baru yang dikendalikan Israel tidak sepenuhnya independen dan mungkin membatasi akses adil untuk semua warga Gaza.

Jika distribusi terlalu dipolitisasi atau dipilih-pilih, maka prinsip kemanusiaan universal bisa dilanggar.

Selain itu usulan Netanyahu juga dianggap dapat  melemahkan sistem bantuan global yang sudah mapan yang pada akhirnya dapat menghambat prinsip distribusi bantuan yang adil dan netral.

(Tribunnews.com/Namira)