Sabtu, 4 Oktober 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Ben-Gvir Perintahkan Pengeboman Toko-toko Makanan di Gaza, Perselisihan Terjadi di Rapat Kabinet

Perselisihan besar terjadi pada Minggu malam antara Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, dan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, ben Gvir

Editor: Muhammad Barir
khaberni
Menteri Keamanan Nasional di pemerintahan pendudukan Israel, Itamar Ben Gvir. 

Situs berita Israel Walla mengutip pernyataan seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya: “Para menteri dalam pertemuan tersebut menyetujui rencana Israel-Amerika untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, melalui dana internasional dan perusahaan swasta. Ben-Gvir adalah satu-satunya yang memberikan suara menentang keputusan tersebut.”

“Berdasarkan keputusan kabinet, mekanisme bantuan baru akan diaktifkan berdasarkan situasi di Jalur Gaza, dan bantuan akan diberikan di kompleks kemanusiaan yang didirikan oleh Israel di Jalur Gaza selatan.”

Perusahaan Penyiaran Israel melaporkan bahwa pemerintah kemarin mengumumkan perluasan cakupan invasi darat ke Jalur Gaza untuk mencakup, menurut sumber politik resmi, pendudukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayahnya, menyusul persetujuan rencana tersebut oleh kabinet keamanan.

“Operasi ini kemungkinan akan berlanjut selama beberapa bulan dan mencakup beberapa tahap, dimulai dengan memperluas operasi darat di area tertentu, kemudian berpindah ke area lain di Jalur Gaza,” tambahnya,

Seraya mencatat bahwa “pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu menyatakan bahwa rencana tersebut mencakup pendudukan Jalur Gaza dan pengendalian wilayah tersebut, pemindahan penduduk Palestina ke selatan untuk memastikan keselamatan mereka, mencegah Hamas mendistribusikan bantuan kemanusiaan, dan melakukan serangan dahsyat yang bertujuan untuk menyelesaikan pertempuran dengan gerakan tersebut.”

Pengumuman rincian rencana militer tersebut memicu gelombang kritik dari keluarga tawanan Israel, yang menggambarkan tindakan tersebut sebagai “menyerahkan” tawanan dan “mengorbankan” keamanan nasional dan kohesi nasional.

Keluarga-keluarga tersebut menambahkan dalam sebuah pernyataan: “Pemerintah mengakui bahwa mereka memilih tanah tersebut daripada memulangkan para sandera, yang bertentangan dengan keinginan lebih dari 70 persen rakyat Israel.”

 


SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved