PLO Resmi Bentuk Jabatan Wakil Presiden Palestina untuk Pertama Kali, Siapa yang akan Dipilih?

TRIBUNNEWS.COM - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) baru saja mengambil langkah penting dalam sejarah dengan memberikan suara untuk membentuk posisi wakil presiden pada Kamis (24/4/2025).

Keputusan ini dianggap sebagai upaya pembukaan jalan bagi calon pengganti Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang telah memimpin Palestina selama lebih dari dua dekade.

Seorang anggota Dewan Pusat PLO, Rizq Namoura mengonfirmasi bahwa pemungutan suara untuk membentuk posisi wakil presiden dilakukan dengan dukungan yang hampir bulat.

Dalam sebuah wawancara dengan Palestine TV, Namoura menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan pertama kalinya posisi semacam ini diperkenalkan dalam struktur organisasi PLO.

Siapa yang akan Dipilih?

Menurut pernyataan dari kantor berita WAFA, sebanyak 170 anggota Dewan Pusat Palestina, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di Palestina mendukung keputusan tersebut.

Sementara itu, dari sebanyak itu, hanya satu anggota yang menentang dan beberapa lainnya memilih abstain, dikutip dari Al-Arabiya.

Meskipun keputusan untuk membentuk posisi wakil presiden telah diambil, PLO belum menunjuk seseorang secara langsung untuk mengisi jabatan tersebut.

Abbas, yang kini berusia 89 tahun, berhak menugaskan wakilnya, memberhentikannya dari jabatannya atau menerima pengunduran dirinya di masa depan.

Keputusan ini datang di tengah tekanan yang terus meningkat pada Abbas untuk melaksanakan reformasi internal, termasuk mengenai perencanaan suksesi kepemimpinan.

Abbas telah memimpin PLO dan Otoritas Palestina (PA) sejak kematian Yasser Arafat pada tahun 2004.

Namun selama bertahun-tahun, ia menolak untuk merumuskan strategi penggantian yang jelas.

Baca juga: Hamas Serukan PLO Menarik Pengakuan atas Negara Israel Setelah Knesset Menolak Akui Negara Palestina

Hingga akhirnya menjadi sorotan utama bagi sekutu-sekutu baik di dalam maupun luar negeri, dikutip dari Al Mayadeen.

Langkah ini juga diambil setelah Abbas mengumumkan pada bulan Maret tentang pembentukan jabatan wakil presiden serta pemberian amnesti bagi anggota Fatah yang telah diusir, sebagai bagian dari upaya merestrukturisasi Otoritas Palestina (PA).

Abbas sebelumnya mengungkapkan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan puncak di Kairo, yang dihadiri oleh para pemimpin Arab untuk membahas rekonstruksi pascaperang dan tata kelola Gaza.

Namun, keputusan PLO ini tidak diterima secara merata di dalam Palestina.