Hamas Serukan PLO Menarik Pengakuan atas Negara Israel Setelah Knesset Menolak Akui Negara Palestina

Hamas Serukan PLO Menarik Pengakuan atas Negara Israel Setelah Knesset Menolak Akui Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyerukan PLO untuk menarik pengakuan atas Israel setelah Knesset menolak negara Palestina.

Hamas mendesak Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk menarik pengakuannya terhadap Israel sebagai tanggapan atas penolakan parlemen Israel untuk mengakui negara Palestina, Quds Press melaporkan.

Izzat Al-Rishq, anggota Biro Politik Hamas, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan Knesset Israel untuk menolak pembentukan negara Palestina adalah “batal demi hukum, dan tidak memiliki nilai.”

Dia menekankan bahwa “rakyat kami akan melanjutkan perjuangan sah mereka sampai mereka sepenuhnya mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka.”

Al-Rishq menekankan bahwa “keputusan Zionis menegaskan kebenaran pilihan perlawanan dan konfrontasi komprehensif terhadap penjajah arogan ini, dan ini adalah satu-satunya jalan untuk mengusir pendudukan.”

Dia kemudian menyerukan kepada pimpinan PLO untuk “menarik pengakuannya terhadap entitas pendudukan dan terlibat dalam perjuangan rakyat kami untuk membebaskan tanah dan tempat-tempat suci serta mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.”

Knesset Israel dengan mayoritas suara pada hari Rabu memberikan suara untuk menolak pembentukan negara Palestina bahkan sebagai bagian dari perjanjian damai.

Keputusan tersebut didukung oleh partai-partai sayap kanan yang berpartisipasi dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mendapat dukungan dari Partai Persatuan Nasional berhaluan tengah yang dipimpin oleh Benny Gantz. Sementara itu, para deputi dari Partai Yesh Atid yang berhaluan kiri-tengah, yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Yair Lapid, meninggalkan sidang pleno dan tidak memberikan suara.

Mahkamah Internasional, badan peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari ini akan mengumumkan pendapat penasehatnya mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR