Prancis Peringatkan Konfrontasi Militer Hampir Tak Terelakkan Jika Perundingan Nuklir Iran Gagal

Prancis Peringatkan Konfrontasi Militer yang Hampir Tak Terelakkan Jika Perundingan Nuklir dengan Iran Gagal

TRIBUNNEWS.COM- Menteri luar negeri Prancis pada hari Rabu memperingatkan bahwa kegagalan dalam negosiasi nuklir dengan Iran dapat menyebabkan konfrontasi militer yang hampir tak terelakkan, di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Teheran dan ibu kota Barat,  kantor berita Anadolu  melaporkan.

"Kita harus sangat waspada. Jika negosiasi mengenai program nuklir Iran tidak berhasil, konfrontasi militer tampaknya hampir tak terelakkan," kata Jean-Noel Barrot di televisi Public Senat.

"Eskalasi nuklir Iran menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Posisi kami jelas: Iran tidak boleh memperoleh senjata nuklir. Kami memerlukan perjanjian yang dapat diverifikasi dan berkelanjutan untuk membatasi program nuklirnya," katanya.

Barrot menekankan bahwa Prancis bekerja sama dengan mitra internasional untuk memulihkan dialog dan memastikan stabilitas regional, tetapi menambahkan bahwa risiko eskalasi meningkat.

“Kita hidup di masa yang penuh ketegangan,” ia memperingatkan.

Prancis telah berulang kali meminta Teheran untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015, yang telah terkikis sejak penarikan diri AS tahun 2018 oleh Presiden Donald Trump selama masa jabatan pertamanya.

Mengonfirmasi penahanan dua warga negara Prancis di Iran serta upaya untuk mengamankan pembebasan mereka, Barrot juga mengumumkan rencana sanksi tambahan Uni Eropa terhadap pejabat Iran yang terlibat dalam apa yang disebutnya “kebijakan penyanderaan negara.”

Ia menambahkan bahwa Prancis sedang bersiap untuk mengajukan pengaduan terhadap Iran di Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak perlindungan konsuler.

"Pihak berwenang Iran menggunakan penahanan ini untuk kepentingan politik. Ini tidak dapat diterima," katanya.

Ia menghimbau warga negara Prancis untuk tidak bepergian ke Iran “dalam kondisi apa pun,” dengan alasan risiko serius berupa penangkapan sewenang-wenang.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR