Liciknya Niat Israel Putus Pasokan Air dan Listrik ke Gaza, AS Tantang Dedengkot KTT Arab

Rencana setebal 112 halaman tersebut mencakup peta terperinci yang menggambarkan bagaimana lahan Gaza akan dikembangkan kembali. Rencana tersebut juga menampilkan lusinan gambar berwarna yang dihasilkan oleh AI yang memamerkan proyek perumahan, taman, dan pusat komunitas yang diusulkan.

Draf tersebut menyatakan bahwa tahap pemulihan awal akan berlangsung selama enam bulan, dengan fokus pada pembersihan puing-puing dan pemasangan tempat penampungan sementara. Tahap pertama rekonstruksi, yang diperkirakan berlangsung selama dua tahun, meliputi pembangunan 200.000 unit rumah dengan biaya $20 miliar.

Tahap kedua akan berlangsung selama dua setengah tahun, dengan anggaran $30 miliar, dan akan membangun 200.000 unit rumah tambahan beserta bandara, sementara rencana pemulihan awal akan dilaksanakan selama enam bulan dengan biaya $3 miliar.

Rencana tersebut juga membayangkan pelabuhan laut komersial, pusat teknologi, dan hotel tepi pantai.

Rencana Mesir “akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sembari bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik,” menurut Al-Qahera News.

Pemerintahan Gaza

Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama masa transisi enam bulan. Komite tersebut akan bersifat independen dan terdiri dari "teknokrat" nonpartisan yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk mendukung upaya Mesir, Qatar, dan AS untuk memperkuat perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Rencana tersebut memperingatkan bahwa salah satu konsekuensi paling signifikan dari gagalnya gencatan senjata adalah “terhambatnya upaya kemanusiaan dan proses rekonstruksi.”

Hal ini menyoroti pentingnya menyusun “proposal bertahap” yang menjamin hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan menggarisbawahi perlunya menghormati aspirasi sah mereka untuk “mendirikan negara yang berbatasan yang meliputi Gaza dan Tepi Barat.”

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan Selasa pagi bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari pengaturan administrasi apa pun di Jalur Gaza pascaperang dengan syarat adanya konsensus nasional.

Pasukan penjaga perdamaian

Rencana Mesir juga menyerukan dimulainya diskusi tentang pengelolaan fase pemulihan dini dengan cara yang menjamin kepemilikan Palestina. Rencana ini menekankan pentingnya menangani situasi Gaza secara politis dan hukum yang sejalan dengan legitimasi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Hal ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan Otoritas Palestina untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mengembangkan lembaga dan agensinya.

Selain itu, dokumen itu menyerukan mobilisasi dukungan politik dan finansial untuk mendukung upaya Mesir dan Yordania dalam melatih pasukan polisi Palestina sementara diskusi terus berlanjut mengenai kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza dan Tepi Barat.

Draf tersebut menyerukan pemilihan umum Palestina dalam waktu satu tahun, jika kondisinya memungkinkan, dan menegaskan bahwa Gaza tetap menjadi bagian integral wilayah Palestina.

Dokumen ini juga menyerukan “pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing.”