Israel Tuntut Pelucutan Senjata di Jalur Gaza, Hamas Menolak: Ini Garis Merah Perlawanan

TRIBUNNEWS.COM - Pejabat senior Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) Abu Zuhri menolak tuntutan Israel yang didukung sekutunya, Amerika Serikat (AS), untuk melucuti senjata lengkap milik perlawanan Palestina di Jalur Gaza.

Tuntutan Israel muncul sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan perundingan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata.

“Semua pembicaraan tentang senjata perlawanan adalah omong kosong,” kata Abu Zuhri kepada AFP, Selasa (4/3/2025).

“Senjata perlawanan adalah garis merah bagi Hamas dan semua faksi perlawanan, dan tidak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat didiskusikan atau dinegosiasikan,” lanjutnya.

“Setiap pembicaraan tentang deportasi para pejuang perlawanan atau rakyat kami dari tanah mereka ditolak," tegasnya.

Ia juga mengatakan Hamas menolak segala upaya yang memaksakan pembentukan pemerintahan non-Palestina atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.

"Kami sangat antusias dengan keberhasilan pertemuan puncak ini dan berharap akan ada seruan untuk menolak penggusuran dan melindungi hak rakyat kami untuk melawan pendudukan dan memerintah diri mereka sendiri tanpa pengawasan atau campur tangan apa pun," tegasnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

Israel Tuntut Demiliterisasi Penuh di Jalur Gaza

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan Israel menuntut demiliterisasi penuh Jalur Gaza dan pengunduran diri Hamas sebagai syarat untuk bergerak ke tahap kedua perjanjian gencatan senjata.

"Israel bertekad untuk membebaskan semua sandera kami," kata Gideon Sa'ar saat konferensi pers di Yerusalem.

"Kami menuntut pelucutan senjata sepenuhnya di Gaza," tambahnya.

Baca juga: Israel Desak Hamas Setujui Demiliterisasi, Syarat Baru Untuk Fase Kedua Gencatan Senjata di Gaza

“Kami tidak akan menerima keberadaan Hamas atau organisasi bersenjata lainnya di Gaza," lanjutnya.

Ia mengatakan perundingan tahap kedua akan dimulai pekan ini dan dijadwalkan dimulai pada 2 Maret 2025.

“Kemarin malam (Senin) kita adakan pertemuan Dewan Menteri Keamanan. Kami memutuskan untuk memulai negosiasi pada tahap kedua yang akan terjadi minggu ini," kata Gideon Sa'ar.

Dalam konferensi pers tersebut, ia mengatakan Israel siap melanjutkan perundingan ke tahap kedua.

“Kami siap untuk melanjutkan ke tahap kedua. Namun untuk memperpanjang waktu atau kerangka kerja, kita memerlukan kesepakatan untuk membebaskan lebih banyak sandera," katanya.