Pasca Geger dengan Saudi, Kini Netanyahu Bersitegang dengan Mesir, Tuduh Kurung Warga Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Setelah geger dengan Arab Saudi, kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersitegang dengan Mesir.

Sebelumnya, hubungan Benjamin Netanyahu dengan Arab Saudi memanas setelah sang Perdana Menteri mengusulkan pendirian negara Palestina di tanah negara kerajaan itu.

Karena memiliki banyak tanah, Netanyahu sambil bercanda mengatakan bahwa Arab Saudi bisa mendirikan negara Palestina di wilayahnya.

Kini, Netanyahu membuat pernyataan dengan nada menuduh menyebut Mesir telah mencegah warga Palestina meninggalkan Gaza.

Dalam wawancaranya dengan Fox News, Netanyahu menuduh bahwa warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza telah dicegah oleh Mesir.

Netanyahu mengatakan beberapa warga Palestina telah meminta untuk meninggalkan Gaza bahkan sebelum perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023.

"Ada yang menyuap penjaga gerbang (di penyeberangan Rafah)," kata Netanyahu, dikutip dari Anadolu Agency.

"Namun mereka dikurung karena tetangga mereka, Mesir, tidak mau membuka pintu," lanjutnya.

Netanyahu menambahkan bahwa ia mendukung opsi pengusiran warga Palestina dari Gaza, meskipun untuk sementara, guna melenyapkan Hamas dan membangun kembali Jalur Gaza.

Menanggapi pernyataan Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang mengkritik sang Perdana Menteri.

Kementerian mengatakan komentar dari Netanyahu bertentangan dengan upaya kemanusiaan Mesir di Gaza sejak awal konflik.

Baca juga: 9 Fakta Soal Usulan Netanyahu Agar Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi

Dikutip dari Daily News Egypt, Mesir menyebutkan fasilitasi bantuan kemanusiaan mendesak bagi warga Palestina, termasuk masuknya lebih dari 5.000 truk sejak gencatan senjata.

Bantuan tersebut meliputi pasokan penting dan memfasilitasi perjalanan orang yang terluka, warga sipil yang terluka, dan mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari dugaan pelanggaran Israel terhadap warga sipil dan penghancuran infrastruktur vital Palestina.

Kementerian tersebut secara khusus merujuk pada rumah sakit, lembaga pendidikan, serta fasilitas listrik dan air.