Konflik Palestina Vs Israel
9 Fakta Soal Usulan Netanyahu Agar Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi
Benjamin Netanyahu menuai kecaman setelah mengusulkan negara Palestina bisa didirikan di Arab Saudi. Berikut adalah beberapa fakta terkait usulannya.
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu baru-baru ini menuai kecaman setelah mengusulkan negara Palestina bisa didirikan di Arab Saudi.
Saran ini memicu reaksi keras dari negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang dengan tegas menentang ide tersebut.
Berikut adalah beberapa fakta terkait usulan tersebut.
1. Pernyataan Netanyahu
Usulan tersebut bermula saat Netanyahu diwawancarai oleh Channel 14 Israel pada Kamis (6/2/2025).
Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan, “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana.”
Ketika pewawancara menjawab bahwa ide tersebut patut dieksplorasi, pernyataan ini langsung memicu kontroversi.
2. Kecaman Arab Saudi
Arab Saudi langsung mengecam saran Netanyahu yang menyebutkan bahwa tanah kerajaan bisa digunakan untuk mendirikan negara Palestina.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (9/2/2025), Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Netanyahu berusaha "mengalihkan perhatian" dari kejahatan yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk apa yang mereka sebut sebagai "pembersihan etnis" yang dilakukan oleh Israel.
3. Respons Negara-negara Arab
Baca juga: Kepala Jaksa ICC, Karim Khan Menjadi Orang Pertama dari ICC yang Terkena Sanksi dari Amerika Serikat
Pernyataan Netanyahu mendapat kecaman keras dari berbagai negara Arab, termasuk Qatar, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, serta Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Al Jazeera melaporkan.
Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, menyebut pernyataan ini sebagai "berbahaya dan tidak bertanggung jawab", serta menyatakan bahwa pernyataan tersebut menegaskan pendekatan Israel yang tidak menghormati hukum internasional.
Kementerian luar negeri Yordania menyebut pernyataan itu sebagai “pelanggaran hukum internasional” yang jelas.
Sementara kementerian luar negeri Uni Emirat Arab menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
4. Kritikan dari Liga Arab
Kepala Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengatakan bahwa pemikiran di balik pernyataan Netanyahu "tidak dapat diterima" dan hanya mencerminkan keterpisahan dari kenyataan.
Ia menambahkan bahwa ide tersebut hanya "fantasi" dan "ilusi", TRT World melaporkan.
5. Sikap Kementerian Luar Negeri Saudi
Kementerian Luar Negeri Saudi dengan tegas menolak pernyataan Netanyahu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.