Pemimpin Fatah: Hamas Didukung Iran dan Israel, Brigade Al-Qassam Berlindung di Balik Anak-anak 

Dia menambahkan, "Hanya rakyat Gaza yang memutuskan siapa yang memerintahnya."

Osama Al-Ali juga menilai kalau agresi Israel di Gaza akan berlangsung tahunan.

"Israel tidak akan meninggalkan Gaza selama dua tahun atau lebih," katanya dilansir Khaberni.

Selain itu, ia mengungkapkan: “Kami berulang kali mengupayakan rekonsiliasi, namun Hamas menolak,” dan menjelaskan: “Kami meninggalkan Gaza secara sukarela agar tidak terlibat dalam perang saudara.”

Osma menegaskan, kalau "proses negosiasi dengan Israel tidak gagal', menjelaskan upaya yang dilakukan Fatah sejauh ini.

Perbedaan Hamas dan Fatah

Konflik Israel-Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan dinamika kompleks dari dua kekuatan politik utama, yaitu Hamas dan Fatah.

Walaupun sama-sama berupaya mencapai kemerdekaan bagi masyarakat Palestina, tetapi ideologi dan tujuan kedua kelompok ini berbeda.

Berikut ini perbedaan Fatah dan Hamas.

Apa itu Fatah?

Fatah dikenal sebagai Gerakan Pembebasan Nasional Palestina.

Organisasi ini merupakan entitas politik dengan afiliasi sosial demokrat nasionalis Palestina dan kantornya terletak di Gazza, Jalur Gaza.

Sebagai partai politik terbesar kedua di Dewan Legislatif Palestina (PLC), Fatah memiliki hubungan erat dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang juga merupakan anggota partai ini.

Dengan slogan "Ya Jabal Ma yhezak Reeh" yang berarti Angin tidak dapat menggoyahkan gunung, Fatah telah menjadi pemain kunci dalam sejarah politik Palestina.

Identitas Fatah secara historis dikaitkan dengan Yasser Arafat, pendiri partai ini, yang menjabat sebagai ketua hingga kematiannya pada 2004.

Yasser Arafat sebagai salah satu pendiri dan pemimpin utama Fatah, secara historis menjadi simbol perjuangan Palestina melalui peranannya dalam perjuangan bersenjata, kepemimpinan di PLO, penandatanganan Perjanjian Oslo, dan pengakuan terhadap negara Palestina.

Posisi Arafat kemudian digantikan oleh Farouk Kaddoumi secara konstitusional dan kemudian oleh Abbas pada 2009.