Prancis Blokir Amunisi Uni Eropa untuk Ukraina

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WARSAWA - Media Polandia PAP mengklaim pada Rabu kemarin bahwa Prancis memblokir keputusan Uni Eropa (UE) untuk membiayai pasokan amunisi ke Ukraina.

Laporan ini mengutip sumber petinggi di blok tersebut.

Prancis disebut menuntut penggantian senjata yang bahkan tidak diminta oleh Ukraina.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (13/4/2023), UE mengumumkan pada bulan lalu bahwa mekanisme pendanaan Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) akan menyediakan 2 miliar euro untuk membiayai pasokan amunisi ke Ukraina.

Setengah dari dana itu akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada negara-negara UE atas apa yang telah mereka kirim ke Ukraina.

Sementara 1 miliar euro lainnya akan digunakan untuk memesan amunisi bersama dari pabrikan Eropa untuk dikirimkan ke Ukraina.

Baca juga: Krisis Senjata, Ukraina Batal Lakukan Serangan Balik Musim Semi Ini

"Keputusan tersebut harus mendapatkan dukungan bulat dari semua negara anggota UE sebelum proses dimulai, namun saat ini ditahan oleh Prancis," kata PAP.

Sumber yang dikutip oleh media itu menyatakan bahwa saat ini tidak ada cukup amunisi di gudang UE.

Oleh karena itu diusulkan untuk mendapatkan amunisi dari pihak ketiga berdasarkan donasi, kemudian menggantinya dengan senjata Eropa lainnya.

"Saran ini pun ditentang oleh Prancis," jelas PAP.

Media tersebut menyatakan bahwa Prancis juga mendesak perubahan agar negara-negara anggota diberi kompensasi untuk memberikan bantuan militer kepada pasukan Ukraina.

"Draf tersebut berisi ketentuan bahwa amunisi harus diganti hanya berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Ukraina. Namun Prancis bagaimanapun juga ingin ketentuan ini dihapus, tanpa menjelaskan alasannya," kata sumber UE yang enggan disebutkan namanya.

Sumber yang sama mengklaim bahwa pencabutan ketentuan itu mengindikasikan adanya kemungkinan pengembalian uang amunisi yang bahkan belum diajukan Ukraina.

Sosok tersebut menambahkan bahwa Prancis juga ingin melakukan pengembalian uang untuk pengiriman rudal yang dimungkinkan dalam perjanjian tersebut.