Jumat, 3 Oktober 2025

Konflik Rusia Vs Ukraina

AS Perintahkan Pejabatnya Keluar dari Ukraina setelah Rusia Mengakui Dua Wilayah Separatis

AS mengevakuasi pejabat kedutaan dari Ukraina ke Polandia pada Senin (21/2/2022) menyusul pengakuan Rusia atas dua wilayah separatis Ukraina.

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Inza Maliana
Pavel Golovkin, Eric BARADAT / AFP / POOL
(FILES) Foto kombinasi ini menunjukkan Presiden AS Joe Biden (kiri) saat memberikan sambutan tentang implementasi Rencana Penyelamatan Amerika di Ruang Makan Negara Gedung Putih di Washington, DC pada 15 Maret 2021; dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ia dan mitranya dari Turki mengadakan pernyataan pers bersama setelah pembicaraan mereka di Kremlin di Moskow pada 5 Maret 2020. Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin memulai panggilan telepon pada 30 Desember 2021 tentang solusi diplomatik atas meningkatnya ketegangan Rusia-Barat atas Ukraina. 

Seorang pejabat senior administrasi mengatakan, AS akan mengumumkan hukuman tambahan, kemungkinan termasuk sanksi, pada Selasa.

Rusia Dituding Punya Daftar Warga Ukraina yang akan Dihabisi

Pasukan militer Rusia disebut telah membuat daftar orang-orang Ukraina yang akan dihabisi atau dikirim ke kamp jika invasi terjadi.

Klaim ini muncul dari sebuah surat yang dikirim Amerika Serikat kepada Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Michelle Bachelet.

Menurut laporan The Guardian dari Washington Post, surat tidak bertanggal tersebut menjelaskan aksi pasukan Rusia yang menduduki beberapa wilayah Ukraina

Duta Besar AS untuk PBB Sheba Crocker dalam surat itu menyebut pasukan Rusia sedang merencanakan pembunuhan yang ditargetkan, penculikan, penahanan, hingga penyiksaan.

Ia juga memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengakibatkan bencana HAM dengan mencatut informasi yang kredibel bahwa pasukan Rusia akan "menggunakan tindakan mematikan untuk membubarkan protes damai dari warga sipil".

Crocker mengatakan, ia menulis surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM karena mandat atas kehadirannya untuk Ukraina.

Surat itu mencatat sejumlah orang yang mungkin menjadi sasaran pasukan Rusia, diantaranya orang yang melawan Rusia dan Belarusia di pengasingan di Ukraina, jurnalis dan aktivis anti-korupsi, penganut agama dan etnis minoritas, serta LGBTQI+.

Demonstran menampilkan plakat yang mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama protes di Gerbang Brandenburg Berlin pada 30 Januari 2022. - Demonstran mengkritik massa pasukan Putin di dekat perbatasan Ukraina dan meminta Jerman untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membela kepentingan Ukraina. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Demonstran menampilkan plakat yang mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama protes di Gerbang Brandenburg Berlin pada 30 Januari 2022. - Demonstran mengkritik massa pasukan Putin di dekat perbatasan Ukraina dan meminta Jerman untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membela kepentingan Ukraina. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (AFP/JOHN MACDOUGALL)

Baca juga: Menlu RI Bahas Kerjasama Pertahanan hingga Isu Ukraina dengan Menteri Perancis

Baca juga: Putin Perintahkan Pasukannya Bergerak ke Wilayah Pemberontak Ukraina

Laporan ini muncul di tengah usaha diplomasi antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dilaporkan, keduanya para prinsipnya menyetujui diadakannya pertemuan puncak yang bertujuan untuk mengurangi eskalasi krisis Ukraina.

Langkah yang diinisiasi Presiden Prancis Emmanuel Macron itu dapat dilakukan dengan syarat Rusia tidak menyerang Ukraina.

Format pertemuan akan diputuskan pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis mendatang.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved