Putin Perintahkan Pasukannya Bergerak ke Wilayah Pemberontak Ukraina

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya bergerak ke dua wilayah pemberontak Ukraina yang didukung Rusia pada Senin (21/2/2022) kemarin.

Ia telah menentang ancaman sanksi negara Barat dalam suatu langkah yang dianggap dapat memicu perang dan bencana dengan Ukraina.

Sebelumnya, pemimpin Kremlin itu telah mengakui kemerdekaan dua daerah yang dikuasai pemberontak yakni Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) di wilayah Donbass, Ukraina.

Langkah ini tentunya membuka jalan baginya untuk mengerahkan sebagian dari kekuatan invasi potensial yang telah ia kumpulkan di seluruh negeri.

Dalam dua dekrit resmi, Putin menginstruksikan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengambil 'fungsi penjaga perdamaian' di wilayah yang dikuasai separatis.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (22/2/2022), pengakuan republik-republik yang memisahkan diri dan membentuk kantong yang dikuasai oleh pemberontak yang didukung Rusia sejak 2014 lalu ini tentu saja memicu kecaman internasional.

Bahkan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) menjanjikan sanksi yang ditargetkan kepada Rusia dan DPR serta LPR, dengan penerapan paket sanksi ekonomi yang lebih luas jika terjadi invasi terhadap Ukraina.

Baca juga: Vladimir Putin Kirim Tentara Perdamaian ke Wilayah Ukraina yang Pro-Rusia

Saat berita tentang pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan DPR dan LPR ini tersebar larut malam di jalanan Kiev, ibu kota Ukraina, banyak yang mengaku tidak percaya namun siap untuk membela negara mereka jika dibutuhkan.

'Berita menakutkan' dalam 8 tahun

Seorang juru masak berusia 22 tahun yang berasal dari Donetsk dan saat ini bermukim di Kiev, Artem Ivaschenko mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut mendengar kabar tersebut.

"Saya sangat terkejut," kata Ivaschenko.

Ia bahkan menyebut pengakuan Rusia atas kemerdekaan DPR dan LPR itu sebagai 'berita paling menakutkan' sejak dirinya meninggalkan wilayah itu 8 tahun lalu.

"Saya tinggal di sini, saya sudah kehilangan sebagian dari tanah air saya, itu dirampas, jadi sekarang saya akan melindunginya," tegas Ivaschenko.

Setelah dilakukannya serangkaian panggilan telepon, Presiden AS Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan bahwa langkah Rusia ini 'tidak akan terjawab'.